Liputan6.com, Jakarta - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut menjadi bagian penting strategi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa program ini dibangun dengan pendekatan Ekosistem dan Kemitraan, termasuk penguatan SDM, Anggaran, serta Infrastruktur yang melibatkan peran Mitra di seluruh daerah.
“Alhamdulillah program ini kita kembangkan berbasis Ekosistem dan juga berbasis Kemitraan, jadi ada 3 kunci Makan Bergizi, yaitu Anggaran, SDM, Infrastruktur,” ujar Dadan dalam Program Indonesia Connect Liputan 6 SCTV yang tayang pada Sabtu (6/12/2025).
Advertisement
Dalam program tersebut, Dadan menjelaskan bagaimana BGN berupaya memastikan pasokan gizi nasional terpenuhi, termasuk kesiapan SDM yang dilatih serempak dan tersebar ke seluruh Indonesia.
Dalam penjelasannya, Dadan menuturkan bahwa dukungan anggaran menjadi pondasi awal yang telah dijamin langsung oleh Presiden.
“Anggaran dari awal sudah dijamin oleh Pak Presiden (Prabowo Subianto), bahwa berapa pun yang dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberikan intervensi pemenuhan gizi pasti disiapkan,” katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa BGN telah menyiapkan SDM secara masif melalui program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), yang kini telah bertugas di berbagai provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.
“Yang kedua, kunci paling penting adalah kita membangun SDM sendiri, jadi SDM yang sekarang tersebar di seluruh Indonesia ada sekitar 33.000 itu kita didik secara serempak dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga intersepsi program Makan Bergizi itu cepat sekali,” jelasnya.
Menurut Dadan, pegawai yang telah didik tersebut sudah siap bertugas sejak 12 Juli 2025.
Struktur SDM: Kepala SPPG, Ahli Gizi dan Akuntan
Ketika ditanya soal item SDM yang disiapkan, Dadan menegaskan bahwa komponen utama berasal dari lulusan berbagai program studi yang kemudian dididik ulang oleh BGN.
“Iya, yang utama adalah yang kita didik, apa yang disebut dengan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang mereka akan menjadi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” ujarnya.
Ia menyebut bahwa tidak ada SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang tidak dipimpin oleh Kepala Satuan Pelayanan, dan semuanya merupakan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). Mereka ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, dua posisi lain yang wajib tersedia adalah Ahli Gizi serta Akuntan atau Ahli Keuangan.
“Badan Gizi tidak menetapkan standar Menu Nasional, tapi Badan Gizi menetapkan standar Komposisi Gizi di mana menunya harus disusun oleh Ahli Gizi,” katanya.
Ahli Gizi direkrut dari warga lokal lulusan perguruan tinggi terkait, termasuk Sarjana Kesehatan Masyarakat, Teknologi Pangan, Pengolahan Makanan, hingga Keamanan Pangan.
Infrastruktur dan Kemitraan Jadi Fondasi Pembentukan Ribuan SPPG
Dadan menjelaskan bahwa poin ketiga yang menjadi “anugerah” bagi negara adalah pendekatan kemitraan. Infrastruktur SPPG dibangun oleh mitra secara mandiri, mulai dari fasilitas hingga SDM relawan.
“Jadi, BGN hanya membuat regulasi, kemudian meminta agar mereka mendaftar di satu portal namanya portal mitra.bgn.go.id yang sekarang sudah tutup permanen dan mereka mendaftar sukarela,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa Mitra kemudian mengajukan titik pelayanan, membangun fasilitas, melengkapi peralatan, dan merekrut SDM sendiri.
Ia menyebut bahwa saat ini jumlah SPPG yang beroperasi sudah melampaui angka sebelumnya.
“Bukan, 16.630 SPPG yang sudah operasional dan masih ada 14.700 yang dalam proses persiapan,” ujarnya.
"Jika seluruhnya rampung, jumlah SPPG akan melewati 30.000 unit dalam waktu dekat," sambungnya.
Rata-rata 47 Relawan per SPPG: Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat
Selain tiga pegawai utama dari BGN, setiap SPPG juga diperkuat oleh puluhan relawan yang direkrut oleh mitra.
“Nah, kemudian kita akan bermitra dengan mitra kemudian mitra ini kemudian merekrut untuk SPPG yang aglomerasi rata-rata 47 orang yang menjadi relawan di yayasan atau mitra kita,” kata Dadan.
Model kemitraan ini disebut sebagai strategi besar untuk mempercepat pemerataan pelayanan gizi di seluruh Indonesia, terutama untuk mendukung keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis bagi generasi muda bangsa.