Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta pemerintah menerapkan moratorium izin Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra.
"Moratorium izin dan kemudian dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena ada beberapa peta yang kemudian kita cross check kementerian, itu dinyatakan memang ada beberapa kawasan hutan lindung yang dikonversi menjadi atau diberikan izin PPKH," kata dia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Advertisement
Legislator Golkar ini menegaskan, bisa jadi bencana Sumatra terjadi karena pemerintah tak mampu mengawasi sepenuhnya aktivitas di kawasan yang berizin, di mana acap kali ditemukan adanya kerusakan lingkungan.
"Dan ini bukan persoalan baru, sudah cukup lama," ungkap Firman.
Menurut dia, bencana Sumatra menjadi pelajaran dan tamparan bagi semua pihak dalam mengawasi lingkungan.
"Ini merupakan suatu peringatan bagi kita semua, terutama sebagai regulator dan juga pada pemerintah sebagai yang memiliki otoritas," kata Firman.
Pemerintah Telusuri Gelondongan Kayu Besar Tersapu Banjir Sumatra
Sebelumnya, pemerintah memastikan akan mengejar pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran sehingga menyebabkan gelodongan kayu muncul saat banjir Sumatra.
"Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayuyang banyak terbawa arus banjir," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno dalam konferensi perkembangan penanganan banjir Sumatra di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (3/12/2025).
"Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," sambungnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan penegakan hukum terkait temuan gelondongan kayu saat banjir Sumatra.
Menurut dia, Polri sudah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menyelidiki penyebab munculnya gelondongan kayu tersebut.
"Kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Menhut dan kami akan besok melaksanakan rapat untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan pendalaman proses yang terjadi, bila ada pelanggaran hukum kita akan proses," jelas Listyo.
Menteri LH Ungkap Pemicu Banjir Aceh: Kawasan Hutan Berkurang 14 Ribu Hektare
Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol mengungkapkan Aceh mengalami pengurangan tutupan hutan signifikan pada periode 1990 sampai 2024. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir di Sumatera.
"Kami ingin sampaikan bahwa dalam kondisi tersebut di Aceh terjadi pengurangan tutupan hutan dari tahun 1990 sampai 2024 sebesar 14.000 hektare. Tentu angka ini sangat berpengaruh," kata Hanif dalam rapat bersama Komisi XII DPR, Jakarta, Rabu (3/12/2025).
Hanif menyebutkan, di daerah aliran sungai (DAS) Sumatera Utara, tepatnya di Batang Toru terdapat pengurangan hutan hingga 19 ribu hektare. Sedangkan, di Sumatera Barat pengurangan hutan 10.521 hektare.
"Di Batang Toru, terdapat pengurangan hutan sampai di angka di slide nomor 51. Ada pengurangan hutan sejumlah 19.000 hektare. Selanjutnya di DAS Sumatra Barat, kita juga kehilangan hutan di angka 10.521 hektare," bebernya.
Menurut Hanif, bencana banjir dan longsor Ach dipicu oleh siklon tropis senyar yang membawa curah hujan ekstrem. Pada puncaknya, curah hujan tercatat mencapai 300–400 mm.
"Untuk siklon di utara dari Sumatera ini, jumlah volume hujannya dua kali dari kejadian yang ada di Ciliwung, sehingga dengan demikian kita juga patut memproyeksikan seandainya siklon ini berada di Jawa, maka potensi bencananya akan sangat besar," ujarnya.