Liputan6.com, New York - Duta besar Tiongkok untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Fu Cong pada hari Senin (1/12/2025) kembali menyerahkan sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Dalam suratnya, Beijing menolak apa yang disebutnya sebagai argumen tidak masuk akal dari Jepang mengenai Taiwan, serta menegaskan kembali posisi Tiongkok atas isu tersebut.
Fu menyatakan bahwa Tiongkok sangat menentang surat Jepang kepada PBB. Ia menuduh Jepang menghindari isu-isu kunci, tanpa dasar menuduh Tiongkok, dan berusaha mengalihkan kesalahan.
Advertisement
Pengiriman surat ini menjadi bagian dari rangkaian saling balas-membalas surat antara kedua misi. Fu sebelumnya menulis surat kepada Guterres, yang kemudian direspons oleh Duta Besar Jepang untuk PBB Kazuyuki Yamazaki.
Menurut Fu, sumber utama perbedaan serius antara kedua negara adalah pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada 7 November. Dalam sidang parlemen (Diet) Jepang tersebut, Takaichi menyebut bahwa kontinjensi Taiwan dapat menjadi situasi yang mengancam kelangsungan hidup bagi Jepang dan mengisyaratkan kemungkinan keterlibatan militer. Fu menilai pernyataan itu sebagai tantangan terhadap hasil Perang Dunia II, merusak tatanan internasional pasca perang, serta melanggar tujuan dan prinsip Piagam PBB.
Jepang mengatakan dalam suratnya bahwa mereka tetap berpegang pada posisi konsisten. Namun Fu menuntut penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud Jepang dengan istilah tersebut.
"Pihak Jepang terus menghindar dan belum memberikan jawaban langsung kepada Tiongkok. Bisakah mereka memberikan penjelasan lengkap dan akurat mengenai 'posisi konsisten' itu kepada komunitas internasional?" ujarnya seperti dilansir China Daily.
Fu menegaskan bahwa kedaulatan Tiongkok atas Taiwan telah ditegaskan dalam Deklarasi Kairo, Proklamasi Potsdam, dan Instrumen Penyerahan Jepang. Ia juga mengutip Pernyataan Bersama Tiongkok–Jepang tahun 1972, yang menyatakan bahwa "Pemerintah Jepang mengakui Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai satu-satunya pemerintah yang sah", serta bahwa Jepang sepenuhnya memahami dan menghormati pendirian Tiongkok bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat Tiongkok.
Merusak Kepercayaan
Sementara itu, Fu menolak klaim Jepang bahwa kebijakan pertahanannya bersifat pasif dan sepenuhnya defensif, sebuah klaim yang menurut Jepang menjadi dasar pernyataan Takaichi. Menurut Fu, ucapan Takaichi yang mengaitkan situasi yang mengancam kelangsungan hidup Jepang dengan kontinjensi Taiwan justru mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan terhadap Tiongkok. Hal ini, kata Fu, bertentangan dengan pernyataan Jepang sendiri dan dapat menyesatkan komunitas internasional.
Fu memperingatkan adanya indikasi bahwa Jepang berupaya memperluas kemampuan militernya dan menghidupkan kembali militerisme. Ia menyoroti peningkatan anggaran pertahanan Jepang selama bertahun-tahun, perubahan prinsip ekspor senjata, serta perdebatan mengenai kebijakan terkait nuklir. Menurutnya, pernyataan dan tindakan Takaichi telah sangat merusak kepercayaan antara Tiongkok dan Jepang serta melemahkan fondasi politik hubungan kedua negara.
Fu meminta Jepang untuk secara jelas menegaskan kembali prinsip satu-Tiongkok, mematuhi semangat empat dokumen politik antara kedua negara, menarik kembali pernyataan yang dianggap keliru, dan mengambil langkah nyata untuk memenuhi komitmennya. Ia memperingatkan bahwa Jepang harus menanggung semua konsekuensi yang timbul jika tidak melakukannya. Fu meminta agar surat terbarunya diedarkan sebagai dokumen resmi Majelis Umum PBB di bawah agenda butir 120, yakni salah satu topik agenda formal PBB yang berkaitan dengan isu dekolonisasi dan status wilayah.