Liputan6.com, Jakarta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang masih belum optimal. Meskipun pembayaran gaji pegawai lancar, namun dana simpanan pemda di perbankan justru naik lantaran anggaran tidak terserap baik.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, belanja daerah hingga Oktober 2025 terkontraksi -13,5 persen atau turun Rp 126,1 triliun secara tahunan (YoY).
Advertisement
"Kalau kita lihat APBD komposisi belanjanya, belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja modal dan belanja lainnya, ternyata yang terkontraksi itu belanja pegawai. Bayar gaji, bayar upah, itu on track Rp 343 triliun dibandingkan tahun lalu," bebernya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (20/1/2025).
"Tapi belanja barang dan jasanya lebih rendah. Belanja modalnya juga lebih rendah, belanja lainnya juga lebih rendah dari APBD. Yang kalau kita lihat selisih dari belanja tahun lalu adalah tahun ini belanja APBD adalah Rp 126,1 triliun lebih rendah," dia menekankan.
Merujuk catatan Kemenkeu, belanja pegawai dari APBD hingga akhir Oktober 2025 turun dari Rp 345 triliun menjadi Rp 343,4 triliun. Namun penurunan ini jadi yang terkecil dibanding alokasi belanja lainnya.
Semisal barang dan jasa yang merosot dari Rp 353,5 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp 226,7 triliun (Oktober 2025). Kemudian belanja modal turun dari Rp 108,6 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp 74,2 triliun (Oktober 2025), dan belanja lainnya turun dari Rp 227,5 triliun (Oktober 2024) menjadi Rp 164,2 triliun (Oktober 2025).
Melihat data tersebut, Wamenkeu mengingatkan bahwa uang yang sudah ditransfer ke pemda seyogyanya bisa dimaksimalkan untuk belanja. Sehingga perputaran ekonomi di daerah bisa tumbuh lebih optimal.
"Kita ingin APBD belanja lebih tinggi dari tahun lalu, supaya efek belanja di masyarakat, efek mendorong pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi. Kita ingin menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini," pintanya.
Banyak Ngendap di Bank
Lebih lanjut, Suahasil turut menyoroti dana simpanan pemda di perbankan yang masih tinggi, mencapai Rp 244 triliun. Jumlah itu jadi yang terbesar dibanding bulan-bulan sebelumnya pada tahun ini.
Adapun uang simpanan pemerintah daerah per Januari 2025 tercatat sebesar Rp 143 triliun, naik menjadi Rp 158 triliun di Februari 2025. Jumlahnya sempat turun menjadi Rp 147 triliun di Maret 2025.
Namun setelahnya, uang simpanan pemda di bank cenderung melesat naik. Dari Rp 182 triliun di April 2025 hingga tembus ke Rp 215 triliun per Juli 2025, sebelum mencapai Rp 244 triliun di Oktober lalu.
"Dana simpanan pemda di perbankan masih tinggi, karena belum belanja. Maka itu kalau dilihat dari bulan Januari 2025, Rp 143 triliun, dana simpanan ini meningkat terus menjadi per September catatan kita adalah Rp 244 triliun," tegur Suahasil.
Menkeu Purbaya Klaim Penempatan Dana Rp 276 Triliun Terasa Berdampak di Desember
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (Menkeu Purbaya) mengklaim penempatan dana pemerintah sebesar Rp 276 triliun baru akan terasa dampaknya paling cepat Desember 2025.
Seperti diketahui, pemerintah telah memindahkan sekitar Rp 200 triliun saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia kepada BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN dan BSI per September 2025 lalu.
"Hingga 31 Oktober penempatan 200 triliun rupiah di Himbara dan BSI telah disalurkan dalam bentuk kredit sebesar Rp 188 triliun pada 10 November 2025," jelas Purbaya dalam sesi konferensi pers APBN KiTa di kantornya, Kamis (20/11/2025).
Pada 10 November 2025, pemerintah kembali menempatkan sisa anggaranya kepada BRI, BNI, Bank Mandiri dan Bank Jakarta sebesar Rp 76 triliun. Suntikan dana tersebut disalurkan lantaran perputaran uang primer melambat di Oktober 2025 lalu.
"Kita lihat base money-nya tumbuh 13,3 persen, di bulan Oktober turun sedikit ke 7,8 persen. Jadi kita pikir mungkin perlu didorong lagi, kita masukkan lagi Rp 76 triliun," kata Purbaya.
Usai penempatan tersebut, Purbaya menyebut likuiditas domestik menguat. Terbukti dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang stabil di 11,5 persen, dan pertumbuhan kredit yang solid di 7,4 persen pada Oktober.
"Hanya dampak penuh dari tambahnya likuiditas itu perlu sampai 2-3 bulan. Jadi baru kita lihat impact penuhnya mungkin di Desember (2025), Januari (2026)," ujar Purbaya.
Dorong Penurunan Bunga Kredit
Penyaluran dana pemerintah di perbankan itu sukses menurunkan suku bunga kredit tertimbang, dari sebelumnya berada di level 9,12 persen menjadi 9 persen per Oktober 2025.
Mengikuti suku bunga deposito tenor 6 bulan pun turun dari 6 persen menjadi 5,2 persen pertumbuhan September 2025.
"Ini memberi indikasi bahwa intervensi pemerintah berhasil mendorong penurunan cost of fund untuk mendukung aktivitas investasi dan konsumsi," ucap Purbaya.