Kurs Rupiah Makin Loyo Lawan Dolar AS, Ini Gara-garanya

Maata uang rupiah diproyeksi fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 16.720 - Rp 16.760.

oleh Tira SantiaDiterbitkan 12 November 2025, 16:00 WIB
Karyawan menunjukkan uang dolar AS dan rupiah di Jakarta, Rabu (30/12/2020). Nilai tukar rupiah di pasar spot ditutup menguat 80 poin atau 0,57 persen ke level Rp 14.050 per dolar AS. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Pengamat Ekonomi, Mata Uang & Komoditas Ibrahim Assuaibi, mencatat mata uang rupiah kembali mengalami pelemahan pada penutupan perdagangan sore ini. Rupiah melemah 30 point dilevel Rp 16.724.

"Pada perdagangan sore ini, mata uang rupiah ditutup melemah 30 point sebelumnya sempat melemah 35 point dilevel Rp 16.724 dari penutupan sebelumnya di level Rp 16.694," kata Ibrahim dalam keterangannya, Rabu (12/11/2025).

Sedangkan untuk perdagangan besok, Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang  Rp 16.720 - Rp 16.760.

Adapun faktor yang mempengaruhi pelemahan rupiah diantaranya, keraguan atas rencana Federal Reserve untuk memangkas suku bunga lebih lanjut juga membebani emas, karena dolar menemukan pijakannya di perdagangan Asia. 

"Pasar juga mencermati pemeriksaan Mahkamah Agung atas tarif perdagangan Presiden AS Donald Trump, meskipun putusan tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat," ujarnya.

Disisi lain, DPR AS akan melakukan pemungutan suara untuk mengakhiri penutupan pemerintah setelah Senat AS menyetujui langkah yang bertujuan untuk membuka pengeluaran pemerintah dan mengakhiri penutupan pemerintah terlama yang pernah ada. RUU tersebut sekarang akan dibawa ke DPR untuk persetujuan lebih lanjut, dengan badan yang dikendalikan Partai Republik tersebut telah mengisyaratkan akan menyetujui RUU tersebut pada hari Rabu.

Setelah ini, RUU tersebut akan diserahkan kepada Trump untuk ditandatangani menjadi undang-undang. Berakhirnya penutupan pemerintah akan membuka pintu bagi lebih banyak rilis data ekonomi resmi, yang pada gilirannya dapat membantu meredakan ketidakpastian atas perekonomian.

 

     

Faktor Lainnya

Nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar, selalu mengalami perubahan setiap saat terkadang melemah terkadang juga dapat menguat.

Selain itu, Mahkamah Agung yang mengkritik tarif perdagangan Trump. Nick Timiraos dari The Wall Street Journal mengatakan terdapat perpecahan yang semakin besar di antara para pembuat kebijakan Federal Reserve mengenai apakah akan memangkas suku bunga pada bulan Desember, dengan penundaan pembacaan ekonomi untuk bulan September dan Oktober yang menambah ketegangan ini.

"Para pedagang selanjutnya akan mencermati pidato beberapa pejabat The Fed hari ini. John Williams, Anna Paulson, Christopher Waller, Raphael Bostic, Stephen Miran, dan Susan Collins dari The Fed dijadwalkan akan berbicara dalam berbagai forum yang mereka hadiri," ujarnya.

 

Faktor Internal

Teller tengah menghitung mata uang rupiah di penukaran uang di Jakarta, Junat (23/11). Nilai tukar dolar AS terpantau terus melemah terhadap rupiah hingga ke level Rp 14.504. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sementara itu di dalam negeri yang mempengaruhi pelemahan rupiah diantaranya, proyeksi Bank Indonesia (BI) terkait pertumbuhan ekonomi mencapai 5,33% pada 2026. Proyeksi tersebut di bawah target yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR yaitu sebesar 5,4%. 

Prakiraan pertumbuhan 5,33% pada tahun depan itu berdasarkan perkembangan ekonomi global maupun domestik. Proyeksi tersebut di bawah target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 5,4%.

"Target pemerintah juga realistis, namun tergantung kecepatan realisasi belanja stimulasi fiskal ke depan. Sementara untuk ekonomi domestik, BI turut mempertimbangkan rencana dukungan bank sentral untuk mendorong pertumbuhan lewat penurunan suku bunga hingga ekspansi likuiditas moneter dan makroprudensial," ujarnya.

Sementara itu, Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,9% pada 2026, jauh lebih rendah dari target pemerintah maupun BI.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya