Liputan6.com, Tokyo - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, dalam pidato kebijakan perdananya pada hari Jumat (24/10/2025), berjanji akan mempercepat penguatan kemampuan pertahanan serta peningkatan anggaran militer Jepang dan menyelesaikan lebih awal pembaruan strategi keamanan nasional di tengah meningkatnya ketegangan dengan China, Korea Utara, dan Rusia.
Kepemimpinan Takaichi mengakhiri berbulan-bulan kekosongan politik yang diwarnai perebutan kekuasaan di dalam partainya, menyusul serangkaian kekalahan pemilu yang membuat koalisi pemerintah kehilangan mayoritas di kedua majelis parlemen.
Advertisement
Dalam pidatonya, Takaichi menyatakan bahwa pemerintahnya akan mencapai target pengeluaran militer sebesar 2 persen dari PDB pada Maret mendatang, lebih cepat dari jadwal awal yang ditetapkan untuk tahun 2027. Ia juga berencana merevisi strategi keamanan nasional lebih awal dan merampungkannya sebelum akhir tahun 2026 — padahal, selama ini Jepang hanya memperbarui strateginya setiap sekitar 10 tahun sekali, terakhir kali pada Desember 2022.
Takaichi menjelaskan bahwa percepatan ini diperlukan karena situasi keamanan global telah berubah, termasuk akibat invasi Rusia ke Ukraina dan konflik di Timur Tengah.
"Ketertiban internasional yang bebas, terbuka, dan stabil yang selama ini kita kenal kini terguncang hebat di tengah perubahan bersejarah dalam keseimbangan kekuatan dan semakin intensnya persaingan geopolitik," ujar Takaichi di parlemen seperti dilansir Associated Press.
"Di kawasan sekitar Jepang, aktivitas militer dan tindakan negara-negara tetangga seperti China, Korea Utara, dan Rusia menimbulkan kekhawatiran serius."
Ia menegaskan bahwa Jepang harus secara proaktif memperkuat kekuatan pertahanannya secara fundamental.
Ujian Diplomatik Pertama: Pertemuan dengan Trump
Janji Takaichi tersebut disampaikan hanya beberapa hari sebelum kunjungan Presiden Donald Trump ke Tokyo pada 27–29 Oktober. Dalam pertemuan puncak itu, ia diperkirakan akan menghadapi tuntutan keras dari Trump, termasuk peningkatan pengeluaran pertahanan Jepang dan pembelian lebih banyak senjata buatan Amerika Serikat.
Pertemuan dengan Trump menjadi ujian diplomatik besar bagi Takaichi karena akan diikuti pula oleh dua konferensi tingkat tinggi regional lainnya. Ia menyatakan akan membahas penguatan aliansi Jepang–Amerika Serikat sekaligus membangun hubungan pribadi yang didasari kepercayaan.
Sikap terhadap China
Takaichi menyatakan bahwa Jepang perlu membangun hubungan yang konstruktif dan stabil dengan China, namun mengakui adanya kekhawatiran keamanan antara kedua negara.
Pandangan politik Takaichi yang keras (hawkish) dan sikapnya terhadap sejarah masa perang — termasuk kunjungannya yang rutin ke Kuil Yasukuni, yang dianggap oleh para korban penjajahan Jepang sebagai tanda kurangnya penyesalan — dinilai para pengamat dapat merusak hubungan Tokyo dengan Beijing.
Sikap politik dan pandangan sejarahnya yang tegas itu juga tercermin dalam arah kebijakan pertahanannya. Pembaruan strategi keamanan yang ia canangkan diperkirakan akan mencakup peran militer yang lebih ofensif bagi Pasukan Bela Diri Jepang, pelonggaran pembatasan ekspor senjata, serta peningkatan anggaran militer. Namun, Takaichi belum menjelaskan bagaimana ia akan mendanai kebijakan tersebut.
Tantangan Politik di Dalam Negeri
Untuk mewujudkan berbagai janji dan kebijakan, pemerintah minoritas Takaichi harus mendapatkan dukungan dari pihak oposisi. Di dalam negeri, tantangan terdekatnya adalah mengatasi kenaikan harga dan upah yang stagnan, serta memulihkan dukungan dari kalangan konservatif.
Aliansi baru Partai Demokrat Liberal (LDP) dengan Partai Inovasi Jepang yang berhaluan kanan — menggantikan koalisi sebelumnya dengan Komeito yang berhaluan tengah dan lebih moderat — menimbulkan kekhawatiran akan pergeseran Jepang lebih jauh ke arah politik kanan.
Kebijakan terhadap Pekerja Asing
Takaichi menekankan bahwa Jepang membutuhkan pekerja asing untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat populasi yang menua dan menurun dengan cepat. Namun, ia menekankan bahwa hanya pekerja asing yang menaati aturan yang boleh diterima.
"Fakta menunjukkan bahwa sebagian orang asing melakukan pelanggaran hukum dan aturan, yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan ketidakadilan di kalangan rakyat Jepang," kata dia. "Pemerintah akan menindak tegas hal tersebut. Ini bukan xenofobia."
Ia menugaskan Menteri Keamanan Ekonomi Kimi Onoda untuk memperketat pengawasan terhadap warga asing, menegakkan kepatuhan, dan mengkaji regulasi pembelian tanah oleh warga asing, yang banyak di antaranya berasal dari China.
Langkah ini sejalan dengan sentimen nasionalis "Japan First" yang diusung partai sayap kanan Sanseito, mencerminkan meningkatnya populisme di Jepang — negara yang secara tradisional tertutup dan menjunjung keseragaman, namun kini menghadapi lonjakan jumlah warga asing yang dibutuhkan untuk menopang tenaga kerja yang menyusut.
Meski demikian, data pemerintah menunjukkan bahwa tingkat kejahatan di kalangan warga asing di Jepang justru menurun, meskipun jumlah populasi mereka meningkat tajam.