Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyiapkan langkah percepatan belanja melalui penempatan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini diyakini menjadi pendorong utama bagi pemulihan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Septian Hario Seto, mengatakan langkah ini menjadi strategi penting untuk memperkuat perputaran uang di sektor riil dan mendorong bank menurunkan cost of fund.
Advertisement
“Pemerintah kan sekarang menempatkan Rp 200 triliun dana pemerintah di Himbara, untuk menekan cost of fund dan mempercepat perputaran ekonomi,” ujar Seto saat ditemui usai OCBC Business Forum 2025 di Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Ia menegaskan bahwa percepatan belanja negara menjadi hal yang mutlak di tengah kondisi global yang tidak menentu.
“Kalau kita mau dorong private sector spending tapi pemerintah enggak spending, ya aneh. Jadi ini langkah fundamental dari Pak Menkeu untuk memastikan uang berputar,” katanya.
Pembiayaan Sektor Produktif
Seto menjelaskan bahwa penempatan dana tersebut bukan stimulus konsumtif, melainkan ditujukan untuk mendorong pembiayaan sektor produktif.
“Tujuan utamanya menurunkan cost of fund di perbankan, supaya mereka bisa menyalurkan kredit produktif, bukan buat konsumsi. Efek kedua nanti baru ke sektor riil,” jelasnya.
Ia menegaskan, pemerintah ingin agar dana tersebut benar-benar menggerakkan ekonomi, bukan hanya menambah cadangan likuiditas perbankan.
“Kita dorong kredit jangan ke sektor spekulatif. Kita pengin yang produktif, yang menciptakan kerja. Biar efek berganda-nya terasa,” ucap Seto.
Seto optimistis kebijakan ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi di kuartal IV. Ia menyebut sejumlah sektor mulai menunjukkan pemulihan permintaan, terutama di industri manufaktur ringan.
“Kita harap kuartal IV bisa rebound. Di sektor ritel dan manufaktur ringan kayak garmen, footwear, udah mulai naik order-nya, terutama di Jawa Tengah,” kata Seto.
Fiskal dan Moneter Indonesia Sehat
Percepatan belanja juga menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah situasi eksternal yang belum stabil.
“Global uncertainty masih tinggi, tarif antara AS dan China belum selesai, ekspor kita ke mereka melambat. Karena itu, demand domestik harus kita jaga,” tegasnya.
Seto menilai kondisi fiskal dan moneter Indonesia masih dalam posisi yang sehat untuk melanjutkan kebijakan ekspansif ini. Inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan tanpa menimbulkan gejolak keuangan.
“Inflasi kita masih aman, rupiah stabil, jadi ruang fiskal untuk dorong pertumbuhan masih ada. Ini momentum yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Pemerintah berharap langkah ini mampu memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter, sekaligus memastikan dana publik terserap secara optimal di sektor riil.
“Kalau sektor riil bergerak, tenaga kerja terserap, konsumsi naik, rebound ekonomi di akhir tahun bisa tercapai,” tutup Seto.