Liputan6.com, Jakarta - Di sebuah acara yang dihadiri puluhan orang tampak dua pria berdiri sambil menjawab dengan lugas pertanyaan dilontarkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Kehadiran mereka menjadi bagian dari acara gelaran akad massal 26.000 rumah subsidi di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025), yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Keduanya adalah pengembang rumah subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mampu meraup keuntungan ratusan miliar, padahal berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Seorang office boy (OB) dan tukang ojek. Hari itu, Prabowo menyebut Angga dan Wawan sebagai tokoh inspiratif. "Saya bangga dan terharu hari ini, dua pengusaha yang hebat asalnya dari office boy," ujar Prabowo.
Advertisement
Kepala negara bercerita, dulu, Angga hanyalah seorang office boy di Pesona Kahuripan Group. Sebuah foto pun dipajang di acara tersebut, memperlihatkan Angga tengah tergeletak di lantai kantor, lelah menjalani hari-hari sebagai karyawan paling bawah. Sekaligus bukti seseorang mampu merubah nasibnya bila berkehendak.
Angga menjelma menjadi direktur utama perusahaan tempat dia dulu hanya dianggap “anak OB.” "Ini adalah putra-putra Indonesia yang harus kita banggakan. Ini masa depan kita. Seorang yang sangat sederhana, tidak punya koneksi, orangtuanya bukan apa-apa, tapi bisa menghasilkan Rp120 miliar setahun," kata Presiden Prabowo, suaranya penuh kekaguman.
Penghormatan serupa diberikan kepada Muhammad Ridwan alias Wawan, mantan tukang ojek yang kini memimpin PT Kawan Anugerah Properti dengan keuntungan mencapai Rp150 miliar per tahun. Melihat capaian luar biasa ini, Presiden Prabowo tak sungkan memberikan salam hormat. "Saya Jenderal, saya hormat sama kau. Ini warga negara yang kita banggakan. Saya percaya di mana-mana ada Angga-Angga yang lain, Wawan-Wawan yang lain," ucap Prabowo sambil memasang sikap hormat.
Kisah sukses para pengembang ini menjadi cerminan keberhasilan Program Rumah Rakyat yang dicanangkan pemerintah. Hunian, yang menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia memang menjadi fokus pemerintahan Presiden Prabowo. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah kekurangan kebutuhan rumah atau backlog perumahan nasional masih mencapai 9,9 juta unit.
Keseriusan tersebut dituangkan melalui Program 3 Juta Rumah Rakyat, sebuah inisiatif prioritas nasional yang bertujuan mengatasi backlog perumahan. Komitmen ini tidak hanya ditunjukkan melalui kebijakan, tetapi juga melalui penghormatan khusus kepada para pelaku pasar yang sukses dalam menyediakan hunian terjangkau.
Program ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam misi pembangunan infrastruktur sosial dan pemerataan kesejahteraan, sekaligus upaya nyata kehadiran negara untuk menyediakan hunian yang layak dan terjangkau.
Tak berhenti di masalah jumlah pasokan, Presiden Prabowo juga memiliki keberpihakan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan membeli rumah. Presiden menginstruksikan pada Menteri PKP, Maruarar Sirait, untuk menambah dan mempercepat penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat.
Sejarah Baru Kuota KPR Subsidi
Maruarar menjelaskan, kuota KPR subsidi pada tahun ini telah ditingkatkan menjadi 350 ribu unit dari rata-rata sebelumnya yang berada di antara 200–220 ribu unit per tahun. “Belum genap satu tahun memimpin, Presiden sudah menaikkan kuota menjadi 350 ribu unit. Ini adalah yang terbesar sepanjang sejarah program FLPP,” tegas Maruarar saat menghadiri akad massal Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Bogor, Jawa Barat, Senin (29/9/2025).
Menurut Maruarar, program rumah subsidi tidak hanya memberi tempat tinggal layak, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat. “Satu unit rumah subsidi dapat menyerap lima tenaga kerja. Artinya, 350 ribu rumah akan membuka lebih dari 1,6 juta lapangan kerja dan menghidupkan rantai ekonomi rakyat,” paparnya.
Fasilitas KUR Perumahan
Untuk mendukung peningkatan kuota ini, pemerintah mengeluarkan fasilitas berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan senilai Rp130 triliun. Program dengan bunga subsidi 5% ini menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai (pengembang) maupun permintaan (pembeli).
Menteri PKP optimistis bahwa hingga akhir 2025, peningkatan realisasi rumah subsidi bisa mencapai 100 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagai informasi, hingga September 2025, BP Tapera mencatat penyaluran pembiayaan rumah subsidi sudah mencapai 183 ribu unit atau 52,3 persen dari target 350 ribu unit tahun ini. Kolaborasi ini melibatkan 38 bank dan lebih dari 7 ribu pengembang, termasuk Angga dan Wawan.
Maruarar menjelaskan, program ini untuk pertama kalinya mengarahkan KUR guna mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan. “Dari segi suplai ada Rp117 triliun. Itu bisa dimanfaatkan kontraktor, developer, dan toko bangunan dengan bunga hanya 6 persen karena disubsidi 5 persen,” jelasnya.
Tak hanya itu, KUR juga menyasar sisi permintaan, terutama bagi pelaku usaha mikro yang memanfaatkan rumahnya untuk usaha.
“Misalnya homestay, rumah makan, atau warung. Untuk UMKM, bunganya hanya 6 persen dengan plafon sampai Rp500 juta,” kata Maruarar.
Program ini merupakan hasil koordinasi lintas kementerian sesuai arahan Presiden Prabowo. “Sejak Indonesia merdeka, belum pernah ada KUR perumahan. Ini terobosan besar, sekaligus langkah nyata melawan praktik rentenir,” pungkasnya.
Dorong Pertumbuhan ekonomi
Ketua Umum DPP REI (Real Estat Indonesia) Joko Suranto mengaku pengembang REI siap berkomitmen untuk menjalankan Program KUR Perumahan. "Kami yakin pertemuan dan sosialisasi KUR Perumahan ini akan membawa pemanfaatan bagi pengembang perumahan di Indonesia. Selain itu pembangunan rumah juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia," harapnya.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Akbar Himawan Buchari, menyambut antusias program KUR perumahan ini. Fasilitas ini bisa menjadi jawaban atas kesulitan akses modal yang selama ini membebani developer, kontraktor, dan penyedia material di sektor properti. "Pak Presiden Prabowo lewat Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman telah membuktikan bahwa teman-teman UMKM di kelas menengah bisa mendapatkan fasilitas hingga sampai dengan Rp20 miliar dan ini sangat kami apresiasi dari UMKM," kata Akbar.
Menurutnya, subsidi bunga dari pemerintah memungkinkan pelaku usaha properti untuk mendapatkan modal kerja dengan biaya lebih rendah. Hal ini penting mengingat tingginya kebutuhan modal di sektor konstruksi dan perumahan, yang selama ini sulit dijangkau oleh UMKM menengah.