Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah memasang target untuk membongkar struktur proyek monorel mangkrak di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan (Jaksel) agar dapat dimulai pada Januari 2026.
Menurut Pramono, pembahasan dengan pihak PT Adhi Karya Tbk pun telah dilakukan. Pramono menyebut, pihaknya juga telah memberikan batas waktu penyelesaian pembongkaran tiang monorel yang mangkrak.
Advertisement
"Tentunya kami sudah berbicara dengan Adhi Karya, tetapi nanti apa hasil pembicaraannya, silakan tanyakan kepada Adhi Karya. Tetapi, kami sudah merencanakan, kemarin dalam rapat paripurna DKI Jakarta, saya sudah memberikan batas waktu. Mudah-mudahan Januari segera bisa kita mulai dan tahun 2026 bisa selesai," kata Pramono Anung di Kantor Wali Kota Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).
Ia berharap pembongkaran proyek mangkrak sejak lama itu nantinya dapat mempercantik kawasan Rasuna Said dan mempercepat penataan wilayah Jakarta.
"Membuat Jakarta, terutama di wilayah di daerah Rasuna Said menjadi lebih baik," terang Pramono.
Pasalnya, kata dia, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah fokus membangun Jakarta, termasuk melakukan penataan di bawah kolong-kolong jalan tol.
"Sekarang daerah-daerah, kalau dilihat termasuk ketika tadi datang ke tempat ini, kolong-kolong jalan tol. Kemudian di bawahnya, saya sudah minta untuk dilakukan perbaikan, termasuk dibuatkan grafiti, mural, taman-taman yang ada," tutup Pramono.
Sebelumnya, Pramono memimpin langsung audiensi Pemprov DKI Jakarta dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Kamis 16 Ojtober 2025.
Bahas 3 Hal Utama
Pramono menyampaikan, pertemuan tersebut membahas tiga hal utama, yakni penyelesaian proyek monorel mangkrak di Jalan HR Rasuna Said, pemanfaatan lahan Rumah Sakit Sumber Waras, serta kerja sama pencegahan korupsi di lingkungan Pemprov DKI.
"Hal yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah beberapa hal yang pertama berkaitan dengan keinginan pemerintah Jakarta untuk segera melakukan pembersihan ataupun menyelesaikan persoalan monorel yang ada di sepanjang jalan Rasuna Said ini," terang dia.
Pramono menyebut, tiang monorel yang mangkrak itu seringkali menimbulkan kemacetan. Pemprov DKI Jakarta akan segera melakukan penataan dan ditargetkan selesai pada 2026.
Selain itu, Pramono juga membahas lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang telah terbengkalai sejak 2014. Ia mengatakan, pemerintah daerah telah menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengadaan lahan tersebut.
"Yang kedua dalam kesempatan ini kami juga membahas mengenai Tanah di Rumah Sakit Sumber Waras, yang sudah terbengkalai dari tahun 2014, dan pada waktu itu dari hasil temuan BPK tentunya pemerintah Jakarta memenuhi apa yang menjadi temuan BPK untuk ditindaklanjuti," papar dia.
Selain dua isu tersebut, Pramono mengatakan pertemuan itu juga membahas kerja sama antara Pemprov DKI dan KPK dalam bidang pencegahan korupsi. Pemprov DKI ingin bekerja sama dengan KPK dalam hal yang berkaitan dengan tindakan preventif hukum hingga pencegahan korupsi di Balai Kota.
"Kami tentunya membuka diri seluas-luasnya untuk kerja sama di bidang pencegahan korupsi, dan untuk itu kami akan mengadakan hal bersama misalnya dalam hal pelatihan dan sebagainya," tandas Pramono.
Pramono Janji Pertahankan Program KJP dan KJMU Meski APBD Jakarta 2026 Turun
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memastikan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tetap berjalan meski terjadi penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dari Rp 95 triliun menjadi Rp 81 triliun.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut, kedua program itu tidak akan diubah karena menjadi instrumen penting dalam hal pemerataan kesempatan pendidikan bagi warga tidak mampu di Jakarta.
"Memang untuk KJP maupun KJMU, termasuk pemutihan ijazah, adalah program yang tidak boleh diubah walaupun ada pemotongan dana bagi hasil (DBH) yang menyebabkan penurunan APBD DKI Jakarta dari Rp 95 triliun menjadi Rp 81 triliun," ujar Pramono Anung di Jakarta Timur, Selasa (21/10/2025).
Ia menyampaikan, pada tahap kedua 2025, total 16.920 siswa telah ditetapkan sebagai penerima KJMU. Anggaran yang dikucurkan Pemprov DKI Jakarta mencapai Rp 152 miliar.
"Saya pengin bagi anak-anak yang kurang beruntung, dari keluarga yang tidak mampu, mendapatkan kesempatan yang adil untuk menempuh pendidikannya, termasuk sampai dengan perguruan tinggi," ucap Pramono.
Penyesuaian APBD DKI Jakarta
Diketahui, Badan Anggaran (Banggar) bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD DKI Jakarta telah menyamakan persepsi terkait penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.
Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan, dalam rapat yang berlangsung Senin, 20 Oktober 2025, telah disepakati bahwa total APBD DKI Jakarta 2026 disesuaikan menjadi Rp 81,2 triliun. Penyesuaian tersebut dilakukan setelah adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
"Rapat ini penting untuk menyepakati ulang karena pada MoU sebelumnya tanggal 13 Agustus, anggaran kita masih di angka Rp 95,3 triliun," kata Khoirudin dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/10/2025).
Menurut Khoirudin, penyesuaian APBD DKI Jakarta 2026 dari Rp 95,3 triliun menjadi Rp81,2 triliun telah resmi disepakati dalam rapat Banggar bersama TAPD yang juga diikuti para pimpinan komisi DPRD DKI Jakarta.
"Setelah kita ketok palu, disepakati adanya perubahan tersebut sebagai penyesuaian atas pengurangan DBH berdasarkan keputusan setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK)," ucap dia.
Khoirudin memastikan, penyesuaian anggaran tersebut tidak akan mengurangi berbagai program prioritas yang menyangkut pelayanan publik seperti kesehatan, pendidikan, maupun program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini bilang, imbas penyesuaian ini hanya akan ada beberapa pembangunan infrastruktur di Jakarta yang diputuskan akan ditunda.
"Misalnya pembangunan sekolah yang semula 22 unit menjadi lima unit. Namun ke depan bisa dimunculkan kembali dalam anggaran perubahan, termasuk pembangunan puskesmas," jelas Khorudin.