World Science Forum 2026 Harus Hasilkan Warisan Indonesia bagi Dunia

Arah pemikiran Joannes berpijak pada visi Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-80 di New York, 23 September 2025. Dalam forum internasional tersebut, Presiden menegaskan,

"Mari kita gunakan ilmu pengetahuan untuk membangun, bukan untuk menghancurkan," sebut Presiden Prabowo saat itu.

Menurut Joannes, pidato itu bukan sekadar seruan moral, melainkan penegasan komitmen Indonesia untuk menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar diplomasi luar negeri.

"Pidato Presiden Prabowo menandai arah baru kebijakan luar negeri yang menempatkan sains di jantung diplomasi global," tulis Joannes.Landasan visi tersebut berakar dari Asta Cita poin keempat yang menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui ilmu pengetahuan, teknologi, riset, dan pendidikan, serta pemberdayaan perempuan dan pemuda. Dalam pandangan Joannes, arah kebijakan ini menunjukkan bagaimana Presiden Prabowo menempatkan ilmu pengetahuan dan riset sebagai fondasi utama bagi pembangunan manusia dan kemajuan bangsa.

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko sebelumnya menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah World Science Forum 2026 dengan tema "Science for Global Resilience and Equity". Tema ini mencerminkan semangat Indonesia untuk menghadirkan ilmu pengetahuan yang adil, terbuka, dan berpihak pada kemanusiaan.

"Kita harus jujur bahwa ilmu pengetahuan di Indonesia belum sepenuhnya inklusif. Masih banyak yang memandang sains sebagai ranah eksklusif bagi para ilmuwan. Padahal, sains harus menjadi milik semua orang. Diplomasi sains tidak boleh hanya untuk segelintir kalangan, tetapi untuk seluruh rakyat," ujar Joannes.

Pandangan ini sejalan dengan apa yang disampaikan Dr. Marty M. Natalegawa, Menteri Luar Negeri periode 2009–2014, dalam forum Asia-Europe Foundation pada Juli 2025, bahwa keterhubungan antara riset, sains, dan diplomasi adalah sesuatu yang tidak terhindarkan.

Joannes kemudian menyinggung pengalaman Indonesia ketika menjadi tuan rumah Konferensi Para Pihak ke-13 Konvensi Perubahan Iklim PBB (COP-13) di Bali pada 2007. Hasil dari pertemuan tersebut, yaitu Bali Plan of Action dan Bali Declaration, hingga kini masih menjadi acuan ilmiah dan diplomatik dalam penanganan perubahan iklim global.

"Itulah contoh nyata diplomasi berbasis sains yang meninggalkan jejak panjang," tulis Joannes. "World Science Forum 2026 harus menjadi tonggak seperti itu."

Saat ini, dunia telah mengakui Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar melalui Convention on Biological Diversity (CBD), serta sebagai Super Power in Culture oleh UNESCO. Namun, Joannes mengingatkan bahwa pengakuan semata tidak cukup.

"Pengakuan tidak akan berarti jika tidak diikuti langkah nyata. Diplomasi dan sains harus berjalan beriringan untuk memastikan hasil riset anak bangsa mendapat tempat di dunia internasional," tegasnya.

Joannes menambahkan bahwa pengakuan akan bermakna bila para ilmuwan dan diplomat duduk bersama merumuskan kebijakan luar negeri berbasis sains, yang memudahkan karya ilmuwan Indonesia menembus kancah global.

Adapun empat topik utama yang tengah dipersiapkan dalam WSF 2026 mencakup:

1. Sains, Teknologi, dan Inovasi (STI) untuk Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim guna meningkatkan ketahanan global;
2. Penguatan STI dalam Pengurangan Risiko Bencana;
3. STI untuk Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Kontrak Sosial Baru bagi Sains untuk memastikan keadilan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan.

Sebagai pembanding regional, Malaysia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN 2025 telah menginisiasi pendirian ASEAN Center for Science Diplomacy, pusat regional pertama yang berfokus pada peran sains dalam kebijakan publik dan kerja sama antarnegara ASEAN.

Langkah Konkret untuk Diplomasi Sains Indonesia

Dalam tulisannya, Joannes mengusulkan langkah-langkah nyata agar kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi sains tidak bersifat sesaat.

1. Pertama, memperkuat kerja sama antara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dan BRIN dalam diplomasi riset dan inovasi, termasuk menjadi penyelenggara sesi khusus tentang Science Diplomacy for the Global South dalam WSF 2026.
2. Kedua, BRIN perlu menyusun posisi nasional berbasis data ilmiah, sementara Kemlu RI mengomunikasikannya melalui jaringan diplomatik di berbagai negara, agar kepemimpinan Indonesia berlanjut hingga 2045.
3. Ketiga, mendirikan Global Hub of Science Diplomacy di lingkungan BRIN, dengan hasil berupa Plan of Action on Science Diplomacy for the Global South sebagai warisan konkret Indonesia bagi dunia.

"Kolaborasi antara BRIN dan Kemlu RI akan menjadi kekuatan baru," tutur Joannes. "Gabungan ini mampu membawa pesan bahwa Indonesia adalah pemimpin baru dalam diplomasi sains global."

Menyatukan Dunia Ilmuwan dan Diplomat

Joannes turut menyentuh persoalan klasik tentang jarak antara ilmuwan dan diplomat.

"Ada yang mengatakan ilmuwan itu pendiam dan diplomat banyak bicara. Tapi apakah benar keduanya tak bisa bertemu? Saya yakin tidak. Diplomasi membutuhkan sains sebagaimana sains membutuhkan diplomasi," ungkapnya.

Ia menilai bahwa hambatan terbesar bukanlah perbedaan karakter, melainkan ego sektoral yang membuat kedua bidang ini berjalan sendiri-sendiri. Padahal, menurutnya, sinergi antara keduanya justru menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Joannes menutup tulisannya dengan ajakan yang kuat, "Seperti prajurit yang berangkat menunaikan tugas tanpa ragu, kita pun harus berani melangkah sebagai prajurit diplomasi dan riset. Jalan ini akan menjadi katalis bagi diplomasi sains, membuka jalan bagi para pemimpin masa depan dan menerangi masa depan bangsa."

"Ilmu pengetahuan adalah bahasa universal kemanusiaan. Bila kita menjadikannya dasar diplomasi maka Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai bangsa yang kaya alam dan budaya, tetapi juga sebagai bangsa yang menuntun dunia menuju masa depan yang damai, adil, dan berkeadilan," imbuhnya.