Liputan6.com, Jakarta Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil survei terbarunya, rapor pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran selama satu tahun masa kerja yang genap pada hari ini, 20 Oktober 2025. Hasilnya, Celios memberi rapor merah kinerja pemerintah. Nilainya, 3 dari 10.
Selain kabinet Merah Putih, Celios juga memberikan nilai rapor kepada TNI-Polri. Hasilnya, TNI mendapatkan 3 dari 10 dan Polri mendapat 2 dari 10.
Advertisement
"Nilai akhirnya, 3 dari 10," tulis Celios dalam rapor 1 Tahun Kabinet Prabowo-Gibran, seperti dikutip Senin (20/10/2025).
CELIOS membeberkan komponen penilaian berdasar hasil survei. Pertama, 56 persen publik menilai janji politik setengah hati. Kedua, 72 persen publik menilai capaian program masih belum efektif. Responden menilai pencapaian program masih buruk sepanjang 1 tahun, 43 persen menilai buruk dan 29 persen menilai sangat buruk.
Ketiga, 80 persen responden menilai rencana kebijakan tak sesuai kebutuhan publik. Indikator keempat, tentang kualitas kepemimpinan. Sebanyak 64 persen responden menilai kepemimpunan publik di bawah ekspektasi. Rinciannya, 31 persen responden menilai kepemimpinan publik masih buruk dan 33 persen sangat buruk.
Kelima, 81 persen responden menilai tata kelola anggaran belum transparan. Keenam, 91 persen responden menilai komunikasi mengenai kebijakan belum memuaskan.
Menteri Dituntut Mundur
Indikator ketujuh, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul. Sebanyak 38 persen responden menilai kinerja penegakan hukum masih buruk dalam 1 tahun terakhir sedangkan 37 persen responden lainnya menilai sangat buruk.
Indikator delapan, sebanyak 96 persen responden menilai menteri berkinerja buruk dituntut mundur. Mayoritas responden ingin mereshuffle pejabat publik yang berkinerja buruk.
Kesembilan, 84 persen responden menilai pajak dan pungutan memberatkan masyarakat. Kesepuluh, 53 persen responden menilai bantuan ekonomi tak membantu kebutuhan sehari-hari.
Kesebelas, 58 persen menilai lintas lembaga tak serasi, kolaborasi antar kementerian dalam kabinet tak efektif. Keduabelas, 43 persen menilai pemberantasan korupsi belum maksimal.
"Dengan hasil tersebut, 98% responden setuju nomenklatur kementerian dipangkas. Selain itu, elektabilitas Prabowo turun drastis sebesar 36% responden pemilih Prabowo-Gibran di 2024 bersikap untuk tidak memilih kembali lagi mereka pada pemulu mendatang," tulis CELIOS.
Pengumpulan Data
Studi CELIOS melibatkan 120 jurnalis dari 6O lembaga pers di Indonesia yang mewakili sejumlah desk pemberitaan seperti ekonomi, sosial-politik, hukum dan HAM, serta energi dan lingkungan.
Setelah data terkumpul, dilakukan pemeriksaan konsistensi untuk mendeteksi pola jawaban yang tidak wajar atau menyimpang. Waktu Pengambilan survei dilakukan pada tanggal 30 September - 13 Oktober 2025.
Untuk melengkapi data penilaian para pakar, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survei nasional untuk menggali bagaimana masyarakat memandang kondisi ekonomi yang mereka alami serta hubungannya dengan kebijakan pemerintah.
Survei dilakukan secara nasional dan melibatkan1.338 responden yang berasal dari wilayah perdesaan, pinggiran kota, hingga perkotaan, sehingga mewakili keberagaman sosial dan demografis penduduk.
Pengumpulan data dilakukan secara digital melalui iklan berbasis target di Facebook dan Instagram yang dirancang agar mencerminkan representasi nasional.
Melalui pengaturan fitur iklan pada kedua platform tersebut, penelitian ini dapat menjangkau respondendengan kriteria tertentu sepertilokasi, minat, usia, jenis kelamin, dan isu terkait ekonomi.
Untuk memastikan hasil survei mencerminkan kondisi populasi orang dewasa Indonesia berusia 18 tahun ke atas, teknik pembobotan statistik diterapkan. Pembobotan ini disesuaikan dengan distribusi jenis kelamin, usia, provinsi, tingkat pendidikan, dan pendapatan, mengacu pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).
Pendekatan ini memberikan kerangka analisis yang komprehensif, sehingga persepsi publik terhadap kondisi ekonomi dapat ditinjau secara lebih tajam dalam kaitannya dengan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi nasional. Survei masyarakat umum dilakukan pada 2 Oktober hingga 17 Oktober 2025.
Survei Poltraking
Poltracking Indonesia merilis survei terbaru terkait evaluasi kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran yang genap satu tahun masa kerja, sejak dilantik 20 Oktober 2024. Hasilnya, 81,5% responden memilih percaya terhadap keduanya dan hanya 15,6% yang memilih sebaliknya. Sementara 2,9% mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.
“Angka 81,5% didapat dari gabungan dari responden yang menjawab sangat percaya sebanyak 10% dan cukup percaya. 71,5%. Sedangkan angka 15,6% merupakan gabungan dari responden yang menyatakan kurang percaya 14,4% dan 1,2% yang memilih sangat tidak percaya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda saat jumpa pers daring hasil survei temuannya, Minggu (19/10/2025).
Hanta melanjutkan, pertanyaan berikutnya adalah soal kepuasan. Dari hasil survei, terungkap bahwa 78,3% responden mengaku puas dengan kinerja Prabowo-Gibran. 19,2% responden menilai sebaliknya. Sementara sebanyak 2,5% responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.
“Responden mengaku puas total 78,3% terdiri dari 9,7% mengaku sangat puas dan 68,6% menjawab cukup puas. Dan 19,2% adalah gabungan jawaban dari 17,5% yang mengaku kurang puas dan 1,7% yang memilih jawaban tidak puas,” tutur Hanta.
Dari mereka yang mengaku puas, lanjut Hanta, responden diminta memilih alasan dari hal tersebut. Khususnya terhadap kinerja dari Prabowo Subianto. Hasilnya, 22,9% responden menjawab karena kepemimpinan tegas, berani dan bertanggung jawab.