Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto jengkel dengan pejabat BUMN yang mendapat bonus saat perusahaan rugi. Dia menyindir keras pejabat-pejabat tersebut menganggap BUMN seperti perusahaan milik keluarga sehingga bisa berbuat seenaknya.
Pernyataan menyinggung bobroknya tata kelola BUMN itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Munas VI PKS, Hotel Sultan, Jakarta.
Advertisement
"Saya perintahkan bersihkan itu BUMN, kadang-kadang nekat-nekat mereka itu di beri kepercayaan negara dia kira itu perusahaan nenek moyang perusahaan rugi dia tambah bonus untuk dirinya sendiri," kata Prabowo di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Ancam Turunkan KPK dan Kejagung
Prabowo mengancam bakal menurunkan KPK hingga Kejaksaan Agung mengejar para pejabat BUMN yang sengaja memperkaya diri di tengah kondisi perusahaan merugi tersebut lewat jalur hukum.
"Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu, bagaimana saudara perlu dikejar atau tidak? Nanti dibilang Prabowo kejam lagi," ujar Prabowo kepada kader PKS.
Lebih lanjut, Prabowo mengungkapkan, aset-aset BUMN luar biasa besar. Jika seluruh aset yang dikelola BUMN dikumpulkan, nilainya mencapai 1.000 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau 1 triliun dollar AS, ekuivalen Rp 16.679.009.100.000.000 atau Rp 16.679 triliun (kurs rupiah Rp 16.667).
Danantara Ikut Bersih-Bersih BUMN
Prabowo meminta BPI Danantara juga ikut ke dalam misi untuk bersih-bersih BUMN. Prabowo menargetkan misi bersih-bersih BUMN dilakukan dalam 3 tahun ke depan. Dia meyakini, bersih-bersih ini demi menyelamatkan aset negara agar tidak diselewengkan pihak tak bertanggungjawab.
"Saudara-saudara sekalian, kita kasih kesempatan BUMN dalam 2, 3, 4 tahun kita bersihkan," tegas Prabowo.
Prabowo mengakui kondisi 10% keuntungan dari nilai aset memang berat untuk dicapai. Namun, dia menyebut jika return on asset (RoA) perusahaan BUMN 5% lebih realistis, maka negara bisa memperoleh keuntungan Rp 800-an triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit.
Sampai saat ini, BUMN masih belum memberikan hasil sesuai harapan. Bahkan RoA 3% juga belum tercapai. Prabowo pun memberikan waktu kepada Danantara untuk melakukan transformasi.
"Kita kasih target mereka ini dalam 3 tahun kita tunggu kita tunggu hasil mereka. Insya allah akan mencapai yang kita harapkan," tegas Prabowo.
Misi Prabowo Benahi BUMN
Bukan kali ini saja Prabowo menyoroti tata kelola BUMN tidak masuk akal. Salah satu yang disinggung adalah jumlah komisaris di BUMN yang sangat banyak.
Prabowo akhirnya membuat kebijakan baru yaitu membatasi jumlah komisaris di tiap BUMN maksimal 6 orang.
"Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi komisaris banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak 6 orang kalau bisa empat atau 5," kata Prabowo dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2026 di DPR, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Presiden Prabowo juga mengakui praktik korupsi sebagai masalah besar. Menurutnya, korupsi telah menjangkit seluruh birokrasi di Indonesia, tak terkecuali BUMN sampai BUMD.
"Kita sadar bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, bahkan di BUMN dan BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi," tutur Prabowo.
Selama masa kepemimpinannya sebagai Kepala Negara, banyaknya praktik penyelewengan adalah tantangan terbesar yang dihadapi. "Setelah 299 hari memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin memahami betapa besar tantangan yang kita hadapi dan betapa banyak penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan," tegas Prabowo.