Liputan6.com, Jakarta Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyoroti maraknya kasus keracunan yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Menurutnya, program prioritas Presiden tersebut merupakan kebijakan baik yang harus tetap dilanjutkan dengan perbaikan.
Advertisement
"Program prioritas Presiden makan bergizi gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di dalam perjalanannya ada kasus seperti yang kita baca bersama di media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah, di titik mana saja dan apa penyebabnya," kata Said Abdullah kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Inventarisasi Masalah Secara Menyeluruh
Abdullah setuju perlu ada evaluasi rantai pasok makanan MBG agar tetap layak konsumsi. Salah satu cara yang mungkin dilakukan adalah distribusi dari Sentra Penyedia Pangan Gotong Royong (SPPG) ke sekolah dapat diperpendek agar makanan tetap segar.
"Kalau sekarang satu SPPG melayani 3.000, bisa diperpendek menjadi 1.500, sehingga makanan bergizi gratis yang sampai di sekolah itu masih fresh from the oven," ujarnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan, langkah utama yang perlu dilakukan bukan menghentikan program, melainkan menginventarisasi masalah secara menyeluruh sebelum melakukan evaluasi.
“Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan ada 5.300 sampai 5.800 yang keracunan, kita wajib prihatin,” jelas Said.
“Tapi tidak berarti ada konklusi harus di-stop. Jangan. Lebih baik deteksi dini, di mana letak masalahnya,” imbuhnya.
Solusi Skema Penyaluran MBG
Lebih lanjut, Said menawarkan beberapa opsi skema penyaluran MBG, mulai dari penyaluran langsung oleh pemerintah di kabupaten, melalui mekanisme PKH dengan tambahan dana khusus MBG, atau memperbanyak SPPG di dekat sekolah.
“Kalau banggar, cara berpikirnya seperti itu. Nah pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah,” pungkasnya.