Liputan6.com, Canberra - Pemerintah federal Australia berjanji akan memberikan konsekuensi signifikan kepada Optus, salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu, setelah gangguan layanan panggilan darurat triple zero (000) mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia. Gangguan tersebut dipicu pembaruan jaringan yang gagal dan menimbulkan kegaduhan besar di tingkat nasional.
Kepala eksekutif Optus Stephen Rue pada Jumat (19/9/2025) lalu mengakui pembaruan jaringan yang dilakukan perusahaannya menyebabkan sekitar 600 rumah tangga di Australia Selatan, Australia Barat, dan Northern Territory tidak bisa mengakses triple zero. Pada Minggu (21/9), terungkap pula bahwa wilayah New South Wales ikut terdampak.
Advertisement
Akibatnya, sejumlah panggilan darurat gagal tersambung. Pemeriksaan kemudian menemukan dua orang di Australia Selatan dan satu orang di Perth meninggal dunia selama periode gangguan tersebut. Seorang bayi berusia delapan minggu di Australia Selatan awalnya disebut sebagai korban, namun polisi kemudian menyatakan kematian sang bayi kemungkinan besar tidak terkait dengan gangguan tersebut.
Menteri Komunikasi Australia Anika Wells mengecam Optus atas kegagalan sistem dan penanganan krisis yang buruk. Dia menyebut perusahaan telah gagal melayani rakyat Australia dan berjanji akan ada konsekuensi serius.
"Mereka sekarang harus bekerja sama dengan pemerintah dan ACMA (otoritas regulator komunikasi dan media di Australia) untuk memperbaiki sistem mereka," tegas Wells pada Senin (22/9), seperti dilansir The Guardian.
Perdana Menteri Anthony Albanese menambahkan, perilaku Optus benar-benar tidak dapat diterima. Berbicara di New York, dia menilai sudah seharusnya ada tindakan tegas.
"Saya akan terkejut jika Rue tidak memikirkan kembali kelayakannya menjabat sebagai CEO," kata Albanese yang berada di New York dalam rangka menghadiri Sidang Majelis Umum PBB.
Kegagalan Berulang
Ketua ACMA Nerida O’Loughlin menjelaskan bahwa lembaganya akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Dia menegaskan, Optus gagal memenuhi kewajiban hukum untuk memastikan panggilan darurat tetap tersambung dan tidak segera memberi tahu regulator mengenai gangguan.
"Kami tidak diberitahu sama sekali hingga gangguan sudah terselesaikan, padahal seharusnya pemberitahuan dilakukan segera," ujar O’Loughlin.
Dia menambahkan, ACMA hanya memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi finansial, bukan pidana. Optus sendiri sebelumnya telah didenda USD 12 juta pada 2023 akibat kegagalan serupa.
"Kami tidak menyangka akan kembali berada di posisi ini begitu cepat, kurang dari dua tahun setelah pelanggaran itu," kata dia.
Wells mengungkapkan, Optus pertama kali melaporkan kepada departemennya pada Kamis sore bahwa hanya 10 panggilan yang terdampak. Namun, baru pada Jumat sore pemerintah kembali mendapat kabar bahwa jumlahnya telah bertambah menjadi 100 panggilan. Tidak lama kemudian, jumlah itu kembali melonjak menjadi 600 panggilan, termasuk yang melibatkan korban jiwa.
Sementara itu, Rue menyatakan Optus baru mengetahui adanya gangguan panggilan darurat setelah seorang pelanggan melapor pada Kamis sekitar pukul 13.30 waktu setempat. Pembaruan jaringan itu kemudian dibatalkan dan akses ke triple zero pulih setelah 13 jam.
Pemerintah menilai Optus tidak benar-benar menerapkan rekomendasi dari investigasi independen terkait gangguan triple zero sebelumnya. Wells bahkan menyebut dirinya telah menyampaikan kekecewaan luar biasa kepada Rue.
"Terlepas dari fakta bahwa sudah ada investigasi dan rekomendasi, implementasinya oleh Optus tampak tidak efektif," imbuhnya.