Liputan6.com, Islamabad - Pada 17 September 2025, Arab Saudi dan Pakistan menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama Strategis di Riyadh dalam rangka kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Isi perjanjian itu tegas: setiap tindakan agresi terhadap salah satu pihak akan dianggap sebagai serangan terhadap keduanya.
Media internasional segera menyoroti pakta ini sebagai langkah geopolitik besar. Namun, Michael Arizanti, penulis dan pakar urusan Timur Tengah menyebut, jika ditelaah lebih dalam, maknanya jauh lebih simbolis ketimbang strategis.
Advertisement
Bagi Riyadh, ini adalah cara memperkuat citra pertahanan di kawasan yang penuh gejolak, sementara bagi Islamabad, ini sekadar kesempatan meraih sorotan global di tengah krisis dalam negeri.
Arab Saudi selama dua dekade terakhir menghadapi ancaman serius, mulai dari perang proksi di Yaman hingga serangan rudal dan drone dari kelompok-kelompok yang didukung lawan regionalnya, dikutip dari laman Millichronicle, Jumat (20/9/2025).
Menteri Pertahanan Saudi, Pangeran Khaled bin Salman, menegaskan hal itu dengan pernyataan lantang:
"Setiap agresor yang mencoba mengganggu stabilitas Arab Saudi atau Pakistan harus tahu, agresi itu akan dibalas bersama-sama."
Meski terdengar ofensif, konteksnya lebih pada pencegahan ketimbang ekspansi. Apalagi pernyataan itu muncul berbarengan dengan pertemuan puncak Arab-Islam di Doha yang membahas potensi eskalasi konflik di Timur Tengah.
Meski kaya minyak dan bercita-cita sebagai pemimpin kawasan, Michael Arizanti menilai, kekuatan militer Arab Saudi masih sangat bergantung pada Amerika Serikat dan sekutunya. Washington menjadi penjamin keamanan utama dengan kontrak senjata bernilai lebih dari USD 129 miliar, termasuk jet tempur F-15SA, sistem pertahanan rudal Patriot dan THAAD, hingga tank Abrams dan pesawat pengintai AWACS.
Pada 2019, AS bahkan menempatkan 2.700 tentaranya di wilayah Saudi demi memperkuat pertahanan udara. Inggris pun punya peran vital, memasok jet Eurofighter Typhoon serta melatih pasukan udara dan darat.
Dengan kata lain, tulang punggung pertahanan Saudi tetap berada di tangan Barat. Perjanjian dengan Pakistan tidak mengubah fakta itu—hanya menambah lapisan solidaritas simbolis berbasis Islam.
Pakistan: Tentara Sewaan untuk Dunia Arab
Michael Arizanti menyebut, bagi Pakistan, menyediakan jasa militer bagi negara-negara Teluk bukan hal baru. Sejak 1970-an, pasukan Pakistan telah dikerahkan ke Yordania, Arab Saudi, UEA, hingga Bahrain, baik untuk pelatihan, pengamanan, maupun operasi represif.
Salah satu contoh mencolok terjadi pada 2011, ketika Bahrain menghadapi demonstrasi besar dari mayoritas Syiah yang dituduh mendapat dukungan Iran. Ribuan mantan tentara Pakistan direkrut—melalui iklan di media lokal—untuk memperkuat Garda Nasional Bahrain.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana Pakistan seringkali mengekspor kekuatan militernya demi bantuan finansial dan dukungan diplomatik.
Kesediaan Pakistan bukan didorong visi strategis, melainkan keterdesakan ekonomi. Pada 2025, perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, Shell, Pfizer, dan Yamaha hengkang dari Pakistan akibat ketidakstabilan politik dan krisis mata uang. Cadangan devisa terkuras, sementara kewajiban utang ke IMF menembus 13,5 miliar dolar AS.
Dalam kondisi demikian, penyewaan jasa militer menjadi sumber pemasukan sekaligus cara mempertahankan relevansi global. Militer Pakistan sendiri mengelola lebih dari 50 entitas bisnis dengan aset hampir 40 miliar dolar AS, sehingga pengerahan pasukan luar negeri juga menguntungkan institusi militer secara langsung.
Simbolisme Tanpa Substansi
Michael Arizanti mengatakan, pada akhirnya, pakta pertahanan Saudi-Pakistan ini lebih sarat simbolisme ketimbang substansi. Arab Saudi mendapatkan mitra nuklir untuk memperkuat citra pencegahannya, sementara Pakistan mendapat pengakuan sementara di tengah krisis domestik.
Riyadh tetap bertumpu pada perlindungan AS dan sekutunya, sedangkan Pakistan terus memperlihatkan pola lama: mencari relevansi lewat validasi eksternal, bukan melalui reformasi internal.
Dengan demikian, perjanjian ini tidak mengubah keseimbangan strategis yang ada. Ia sekadar mempertegas perbedaan: satu negara memperkuat posisinya dengan strategi jangka panjang, sementara negara lain bertahan dengan menjual jasanya demi keuntungan jangka pendek.