Liputan6.com, Jakarta Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan pendapatan keluarga di Indonesia masih banyak yang di bawah Rp 5,8 juta per bulan. Sementara itu, hanya satu persen keluarga yang memiliki pendapatan di atas Rp 20 juta per bulan.
"Terus terang saya sudah melihat data bagaimana pendapatan keluarga di Indonesia ya, kalau itu 100 persen itu sekitar 2/3-nya itu di bawah Rp 5,8 juta per keluarga. Bukan per orang," kata Qodari dalam kegiatan Peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan serta Sosialisasi KUR Perumahan di Sabuga ITB, Kota Bandung, Kamis (18/09/2025).
Advertisement
Qodari melanjutkan, keluarga berpenghasilan di atas Rp 20 juta, jumlahnya juga masih sangat minim. Dari jumlah keseluruhan rumah tangga yang ada di Indonesia baru hanya satu persen. "Dan hanya ada satu persen keluarga yang pendapatannya itu di atas Rp 27,5 juta per bulan. Jadi kita bisa lihat bahwa struktur masyarakat ekonomi kita memang sangat membutuhkan satu pertumbuhan ekonomi," ucap dia.
Qodari mengatakan, masyarakat Indonesia juga saat ini membutuhkan program-program yang mampu membantu perekonomian, khususnya kelompok menengah ke bawah. Menurutnya, mereka membutuhkan akses yang mudah dalam memenuhi kebutuhan, termasuk perumahan yang murah.
"Jadi perumahan subsidi ini sangat diperlukan mengingat tadi yang saya sampaikan. Bahwa struktur masyarakat Indonesia kebanyakan itu masih di bawah Rp 5,8 juta. Bahkan angka tengahnya bisa di sekitar tiga sampai empat juta," beber Qodari.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait mengatakan, dalam program tiga juta rumah subsidi untuk masyarakat ini tidak hanya memberikan kredit yang ringan terhadap masyarakat. Namun, pengembangnya pun perlu mendapatkan subsidi dari pemerintah.
"Bayangin aja kontraktornya, developernya, toko bangunannya, itu disubsidi lima persen. Kemudian juga buat demandnya yaitu tadi ya, ada home stay, ada rumahnya untuk rumah makan, itu sampai angka 500 juta. Bunganya enam persen," ucap Ara.
Menurutnya, hal ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keberpihakan kepada masyarakat serta membantu mempermudah mendapatkan rumah.
"Makanya namanya kredit usaha rakyat untuk perumahan. Karena perumahan sektor yang ekosistemnya luar biasa," kata dia.