Liputan6.com, Jakarta - Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 mencatat rasio gini nasional berada di level 0,375. Angka ini relatif stagnan dalam lima tahun terakhir. Namun, laporan internasional menampilkan potret yang jauh lebih suram.
World Inequality Report 2022 menyebut pendapatan 1% penduduk terkaya di Indonesia lebih dari 73 kali lipat dibandingkan 50% populasi terbawah. Bahkan, kelompok kaya tersebut menghasilkan emisi karbon rata-rata 30 kali lebih besar dibandingkan separuh penduduk termiskin.
Advertisement
Ketimpangan ini bukan hanya soal distribusi ekonomi, tetapi juga menyangkut legitimasi politik, kohesi sosial, hingga keberlanjutan lingkungan. Protes besar di Nepal dan demonstrasi di Indonesia pada akhir Agustus 2025 menunjukkan generasi muda, khususnya Gen Z, semakin vokal terhadap ketidakadilan yang mereka alami.
Kritik atas Metodologi BPS
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai, angka BPS perlu dikritisi.
“BPS hanya mengukur pengeluaran, bukan pendapatan. Kelompok kaya cenderung menutup data penerimaan, sementara pengeluaran kelas bawah relatif lebih besar dibandingkan kelas atas. Ini membuat kesenjangan sesungguhnya tidak tercapture,” jelasnya dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (18/9/2025).
Ia menambahkan, tren di Asia Tenggara berbeda dengan Indonesia. Thailand mampu menekan ketimpangan, sementara Indonesia justru meningkat sejak reformasi, terutama saat commodity boom 2008. Ekspor batubara dan sawit memang mendorong pendapatan negara, tetapi memperlebar jurang sosial.
Imaduddin juga menyoroti deindustrialisasi dini.
“ICOR kita terus memburuk, artinya investasi boros tapi tidak menghasilkan output optimal. Output gap kita minus 7,9%, sementara negara lain sudah pulih pasca-pandemi,” ujarnya.
Ketidakadilan Agraria
Benni Wijaya dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan, ketimpangan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari persoalan tanah. “Para pendiri bangsa sadar bahwa pembangunan harus dimulai dari tanah. Reforma agraria adalah pondasi. Negara-negara seperti Taiwan menyelesaikan reforma agraria dulu sebelum industrialisasi. Indonesia justru deindustrialisasi dini tanpa pernah menyelesaikan masalah agraria,” ujarnya.
Menurut Benni, kebijakan food estate justru memperburuk situasi.
“Ironis sekali, petani yang rata-rata hanya punya 0,5 hektar harus tersingkir demi proyek pangan skala besar. Tanah yang seharusnya menjadi sumber kesejahteraan malah jadi instrumen penindasan,” tegasnya.
Pajak Regresif dan Lingkaran Utang
Victoria Fanggidae, peneliti Prakarsa, menilai struktur pajak di Indonesia sangat regresif. “Penerimaan negara didominasi PPN yang membebani rakyat kecil. Sementara kebijakan seperti tax amnesty hanya menguntungkan kelompok kaya. Ini ketidakadilan fiskal yang nyata,” katanya.
Ia menambahkan, rumah tangga kini menghadapi tekanan berat. “Bayangkan, pengeluaran Rp 3 juta sudah dianggap kelas menengah. Padahal tabungan menurun, utang rumah tangga meningkat, pinjaman online meroket. Ini lingkaran setan yang mencekik masyarakat bawah,” ujarnya.
Victoria juga menekankan bahwa negara sebenarnya mampu memperluas jaminan sosial. Dengan Rp4 triliun per tahun, 20 juta pekerja informal bisa dijamin kesehatan dan kecelakaan kerja. “Buktinya, pemerintah bisa mengalokasikan ratusan triliun untuk alutsista, tapi enggan serius membangun jaminan sosial,” tambahnya.
Ketimpangan dan Krisis Ekologi
Ahmad Ashov Birry, Direktur Program Trend Asia, mengaitkan ketimpangan dengan krisis ekologis. “Enam dari sembilan batas planet sudah dilewati: iklim, lahan, biodiversitas, hingga air. Yang paling terdampak selalu kelompok bawah,” ujarnya.
Ashov menekankan perlunya pajak kekayaan ultra-rich dan pajak polusi. “Kita harus berani mengurangi dominasi oligarki. Presiden Prabowo bilang Indonesia berada di ambang transformasi besar. Pertanyaannya, transformasi ke arah mana?” katanya.
Eksklusi Politik dan Solusi Jangka Panjang
Direktur Eksekutif SUSTAIN Tata Mustasya menyoroti eksklusi politik. “Masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan, sementara kebijakan sering tertutup. Ketika orang merasa tereksklusi, keresahan sosial muncul dan bisa mengganggu stabilitas,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia menghadapi trilemma: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja formal, dan kelestarian lingkungan. Jika salah satu aspek diabaikan, ketimpangan akan makin parah.
Ia menekankan pentingnya keberanian politik dari pemerintahan baru. “Presiden Prabowo perlu membuka ruang kritik dan masukan. Tanpa itu, arah kebijakan sulit berpihak pada rakyat,” tambahnya.
Jalan Keluar: Reformasi Struktural
Para pakar sepakat, pertumbuhan ekonomi semu tidak cukup. Solusi mendasar yang dibutuhkan mencakup:
- Reformasi fiskal progresif
- Reforma agraria sejati
- Transisi energi yang adil
- Perluasan jaminan sosial
Hanya dengan langkah tersebut, Indonesia bisa keluar dari jebakan ketimpangan yang kian menganga.