Liputan6.com, Caracas - Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Senin (1/9/2025) mengatakan bahwa dia akan secara konstitusional menyatakan "republik dalam keadaan bersenjata" jika negara Amerika Selatan itu diserang oleh pasukan yang dikerahkan Amerika Serikat (AS) ke Karibia.
Pernyataan itu disampaikan Maduro dalam konferensi pers bertepatan dengan rencana pemerintah AS pekan ini untuk memperkuat kekuatan maritimnya di perairan sekitar Venezuela guna memerangi ancaman dari kartel narkoba Amerika Latin. AS sendiri tidak memberi sinyal adanya rencana invasi darat dengan ribuan personel yang sedang dikerahkan. Namun, pemerintah Maduro merespons dengan mengerahkan pasukan di sepanjang garis pantai dan perbatasan dengan Kolombia, serta mendorong warga Venezuela untuk bergabung dalam milisi sipil.
Advertisement
"Dalam menghadapi tekanan militer maksimum ini, kami telah menyatakan kesiapan maksimum untuk mempertahankan Venezuela," kata Maduro tentang pengerahan itu, yang dia sebut sebagai ancaman yang berlebihan, tidak dapat dibenarkan, amoral, benar-benar kriminal, dan penuh darah.
Angkatan Laut AS kini menempatkan dua kapal perusak berpeluru kendali Aegis — USS Gravely dan USS Jason Dunham — di Karibia, serta kapal perusak USS Sampson dan kapal penjelajah USS Lake Erie di perairan Amerika Latin. Kehadiran militer AS diperkirakan akan bertambah besar.
Tiga kapal serbu amfibi — yang membawa lebih dari 4.000 pelaut dan marinir — dijadwalkan memasuki kawasan tersebut pekan ini, kata seorang pejabat pertahanan kepada Associated Press dengan syarat anonim untuk menggambarkan operasi yang sedang berlangsung.
Pengerahan ini terjadi di tengah dorongan Presiden Donald Trump agar militer digunakan untuk membendung kartel yang dia salahkan atas masuknya fentanil dan narkoba terlarang lainnya ke komunitas di AS serta atas kekerasan di sejumlah kota di AS.
Oposisi Venezuela Dukung Langkah AS
Pada Senin, Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil, dengan mengutip laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan kepada para menteri luar negeri di berbagai negara Amerika Latin bahwa pengerahan kekuatan maritim AS didasarkan pada narasi palsu karena 87 persen kokain yang diproduksi di Kolombia berangkat melalui Samudra Pasifik dan para penyelundup hanya mencoba memindahkan 5 persen produk mereka lewat Venezuela.
Bolivia yang terkurung daratan dan Kolombia, dengan akses ke Pasifik dan Karibia, merupakan produsen kokain terbesar di dunia.
Gil menambahkan bahwa narasi tersebut mengancam seluruh kawasan dan serangan terhadap Venezuela akan benar-benar berarti destabilisasi total di kawasan.
"Mari kita segera menuntut diakhirinya pengerahan ini, yang tidak punya alasan lain selain mengancam suatu bangsa berdaulat," tambahnya dalam pertemuan virtual anggota kelompok regional Komunitas Negara-Negara Amerika Latin dan Karibia.
Maduro juga menggunakan konferensi persnya untuk menegaskan bahwa dia adalah pemenang sah pemilihan presiden tahun lalu. Namun, bukti yang melimpah dan kredibel menunjukkan sebaliknya, membuat sejumlah negara, termasuk AS, tidak mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela.
Maduro, yang dilantik untuk masa jabatan enam tahun ketiganya pada Januari lalu, menambahkan bahwa pemerintahnya menjaga dua jalur komunikasi dengan pemerintahan Trump, satu dengan Kementerian Luar Negeri AS dan satu lagi dengan utusan khusus Trump, Richard Grenell. Dia menyebut Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebagai seorang "panglima perang" yang mendorong tindakan di Karibia untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.
Sejak pemilihan presiden Juli 2024, oposisi Venezuela terus mendesak AS dan negara-negara lain untuk menekan Maduro agar lengser. Pemimpinnya, Maria Corina Machado, bulan lalu berterima kasih kepada Trump dan Rubio atas pengerahan kapal-kapal tersebut, menyebut sebagai pendekatan yang tepat terhadap pemerintah Venezuela, yang dia cap sebagai "organisasi kriminal".
Namun, pada Senin, Maduro memperingatkan bahwa aksi militer AS terhadap Venezuela akan mengotori tangan Trump dengan darah.
"Presiden Donald Trump, upaya perubahan rezim sudah usai. Itu telah gagal sebagai sebuah kebijakan di seluruh dunia," kata Maduro. "Anda tidak bisa berpura-pura memaksakan sebuah situasi di Venezuela."