Survei Indopol: Publik Apresiasi Kinerja Kejagung, Kepercayaan Capai 70 Persen

Menurut Ratno, apresiasi publik bisa bergeser seiring kinerja lembaga penegak hukum.

oleh Tim NewsDiperbarui 01 September 2025, 19:18 WIB
Ilustrasi Gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Barat (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Survey and Consulting (Indopol Survei), Ratno Sulistyanto, menilai publik tengah memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung).

Hal ini tak lepas dari keberhasilan Kejagung dalam mengungkap kasus-kasus besar, termasuk korupsi dengan nilai kerugian negara triliunan rupiah.

“Kemarin Kejaksaan diapresiasi masyarakat karena mereka berhasil mengungkap kasus korupsi yang nilainya sekian triliun di kasus sawit dan sebagainya. Tapi suatu saat bisa saja KPK yang diapresiasi karena bisa menangkap koruptor besar,” kata Ratno, Senin (1/9/2025).

Pernyataan Ratno menanggapi hasil survei nasional Polling Institute yang menempatkan Kejagung sebagai lembaga hukum paling dipercaya publik. Survei menunjukkan 70 persen responden menyatakan percaya kepada Kejagung, disusul Mahkamah Konstitusi (68 persen), pengadilan (66 persen), KPK (64 persen), dan kepolisian (61 persen).

Menurut Ratno, apresiasi publik bisa bergeser seiring kinerja lembaga penegak hukum.

"Kejaksaan saat ini menunjukkan kinerja yang baik. Tapi jika KPK berhasil mengungkap kasus besar, publik bisa mengapresiasi mereka. Begitu juga dengan kepolisian,” jelasnya.

 

 

Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo

Kejaksaan Agung (Kejagung) menerima penyerahan uang pengganti kerugian negara kasus tindak pidana korupsi fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit tahun 2022 dari Musim Mas Grup dan Permata Hijau Grup, dengan nilai total Rp1,37 triliun. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra).

Ratno menambahkan, persepsi publik terhadap Kejaksaan, KPK, dan Kepolisian sebenarnya tidak jauh berbeda. Bedanya, kepolisian kerap lebih terlihat karena aktivitasnya bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kalau dibuat rata-rata, persepsi publik terhadap kejaksaan, kepolisian, dan KPK sebenarnya berhimpitan. Yang berbeda mungkin TNI, karena mereka tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, melainkan menjaga pertahanan negara. Itu yang membuat persepsi publik terhadap TNI selalu bagus,” paparnya.

Disinggung soal peran lembaga hukum dalam mendukung tingkat kepercayaan publik kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Ratno menegaskan lembaga-lembaga hukum harus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.

“Kalau kejaksaan, KPK, dan kepolisian bekerja dengan baik sesuai tupoksinya, itu saja sudah memberi dampak positif terhadap persepsi masyarakat pada pemerintahan Prabowo,” tuturnya.

 

Infografis Prabowo Perintahkan Kapolri, Jaksa Agung hingga KPK Sikat Koruptor. (Liputan6.com/Abdillah)

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya