Liputan6.com, Jakarta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal segera meluncurkan Patriot Bond. Dengan target menghimpun dana Rp 50 triliun untuk mengolah sampah jadi energi (waste to energy), semisal lewat proyek pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai, waste to energy merupakan proyek super mahal. Lantaran proses pemilahan sampah agar bisa diproses menjadi pembakaran memakan ongkos besar.
Advertisement
"Jadi sampah dari rumah tangganya aja itu enggak dipisah, antara sampah yang bisa didaur ulang, sampah yang bisa diproses menjadi pembakaran. Jadi kalau ada sampah basah, dia tercampur dengan limbahnya baterai, itu bisa rusak persis pembangkitnya," ujarnya di kantornya, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Selanjutnya, ia menyebut biaya instalasi pembangkit listrik hijau lain seperti dari tenaga surya (PLTS), mikrohidro (PLTMH), hingga angin (PLTA) jauh lebih terjangkau dibanding PLTSa.
"Jadi ini kayaknya rezimnya bukan rezim waste to energy untuk energy transition, tapi untuk pemilahan sampahnya aja, ditambah-tambahin energi gitu kan. Karena dollar per kw-nya itu enggak masuk yang waste to energy," ungkap dia.
"Waste to energy dari sampah hasil limbah pertanian, itu aja bisa sampai USD 2.000 per kilowatt. Kalau misalnya pakai panel surya itu bisa dibawah USD 800 per kilowatt, angin itu sekitar USD 1.000 per kilowatt. Ini malah masuk ke sektor yang mahal," bebernya.
Dianggap Kurang Transparan
Lebih lanjut, Bhima turut menyoroti informasi soal Patriot Bond yang kurang transparan. Sehingga menimbulkan persepsi aneh di publik soal misi investasi hijau yang diusung Danantara.
"Pertimbangannya enggak pernah di-expose kepada publik. Nah ini kalau teman-teman yang lain bilangnya ini solusi palsu nih. Yang harusnya didanai, yang bisa banyak nyerap tenaga kerja, banyak transisinya, bisa bikin komponen dalam negerinya," imbuhnya.
Menurut dia, Danantara seharusnya tetap patuh pada Santiago Principles, yang merangkum panduan bagi setiap Sovereign Wealth Funds (SWF) agar bisa mengalokasikan dana secara bijak.
Perbandingan dengan Malaysia
Ia lantas membandingkan dengan SWF Malaysia, Khazanah Nasional Berhad yang menawarkan proyek energi hijau untuk diinvestasikan, semisal dengan program semikonduktor hingga integrasi jaringan listrik di ASEAN.
"Indonesia bisa bikin komponen, komponen energi terbarukan daripada kita import misalnya untuk transisi. Itu enggak disentuh," keluh Bhima.
"Enggak ada tuh pembahasan itu. Jadi hijaunya adalah hijau yang diklaim pura-pura hijau. Nah ini yang kemudian kita harus bilang, janganlah," pinta dia.