Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya terhadap berbagai anomali yang terjadi dalam perekonomian nasional. Salah satu yang disorot adalah kelangkaan minyak goreng di Indonesia, meski negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.
Prabowo menyebut kejadian tersebut sebagai hal yang “aneh sekali” dan tidak masuk akal sehat. Menurut Prabowo, kelangkaan minyak goreng yang berlangsung berminggu-minggu, bahkan hampir berbulan-bulan, merupakan bukti adanya manipulasi pasar.
Advertisement
"Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng, ini aneh sekali tidak masuk diakal sehat. Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia berminggu-minggu, hampir berapa bulan kelapa sawit langka," kata Prabowo Subianto dalam Pidatonya dalam Sidang Tahunan MPR-DPR RI, di Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Ia menyebut praktik tersebut sebagai “serakahnomics,” atau ekonomi yang digerakkan oleh keserakahan segelintir pihak demi keuntungan pribadi.
"Ternyata memang permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR yang saya beri nama serakahnomics," ujarnya.
Prabowo menegaskan, kondisi semacam ini tidak boleh terulang. Negara harus hadir memastikan bahwa kekayaan alam dan produk strategis dikelola untuk kepentingan rakyat banyak, bukan untuk dipermainkan oleh kelompok tertentu.
Subsidi Mengalir, Harga Pangan Tetap Mahal
Keanehan lain yang menjadi sorotan Prabowo adalah mahalnya harga pangan meski pemerintah telah memberikan berbagai subsidi besar di sektor pertanian.
Mulai dari subsidi pupuk, pestisida, alat pertanian, hingga irigasi dan beras, namun kenyataannya harga pangan masih sulit dijangkau sebagian masyarakat. Prabowo menilai, kondisi ini menunjukkan adanya distorsi dalam rantai distribusi dan mekanisme pasar.
"Juga sungguh aneh, kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi dan waduk, kita subsidi beras, tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita," ujarnya.
Pasal 33 UUD 1945 Terabaikan
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengkritik pengabaian terhadap amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945. Menurutnya, pasal tersebut jelas mengatur bahwa cabang produksi penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara.
Namun kenyataannya, sejumlah sektor strategis seperti penggilingan padi justru dikuasai oleh segelintir pengusaha besar. Prabowo menyebut hal ini sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan yang diamanatkan konstitusi.
"Ada penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945 terutama di pasal 33 ayat 1,2, dan 3, telah kita abaikan seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern abad 21 ini," pungkasnya.