Liputan6.com, Jakarta - DPP Gabungan Pengusaha Mitra Dapur Mandiri (DPP GAPIMDO) menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan hambatan sistemik terhadap mitra sah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Sulawesi dan lebih khusus Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Barat (Sulbar) serta sekitarnya.
"Hambatan tersebut berupa penolakan sistem digital Badan Gizi Nasional (BGN) dalam proses verifikasi dapur mandiri yang telah memenuhi seluruh persyaratan, tetapi di titik dapur tersebut masih kosong melompong," ujar Ketua Umum DPP GAPIMDO HM.S. Tribuana melalui keterangan tertulis, Jumat (11/7/2025).
Advertisement
Dia mengungkapkan, puluhan mitra di wilayah 9 daerah Sulawesi telah melengkapi infrastruktur, mulai dari gedung dapur, alat masak, hingga kendaraan boks distribusi. Namun, kata Tribuana, saat diajukan kesistem BGN, pengajuan persiapan ditolak dengan alasan wilayah sudah penuh.
"Fakta di lapangan sangat bertolak belakang. Di banyak kecamatan di wilayah Sulawesi dan lebih khusus Makassar dan kabupaten sekitar, baru satu dua dapur yang aktif. Tapi sistem tetap menolak dengan dalih wilayah sudah terpenuhi. Ini tidak masuk akal," terang dia.
Kemudian, Ketua DPD GAPIMDO Sulsel Annis Mustafa menambahkan, ada indikasi dugaan kuat wilayah 9 sengaja dikunci secara sistemik. Hal ini, kata dia, mengarah pada dugaan keterlibatan oknum yang diduga ingin mengatur siapa saja yang bisa lolos sebagai mitra MBG di Wilayah tersebut.
"Ada permainan. Wilayah dikunci agar hanya pihak tertentu yang bisa masuk. Sementara mitra resmi yang siap produksi justru ditolak tanpa dasar faktual," kata Annis.
Konfirmasi Kepala BGN
Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyatakan bahwa sistem digital BGN bisa saja mengunci wilayah secara otomatis.
Ia mengakui pihaknya telah menerima laporan dari masyarakat dan GAPIMDO, dan saat ini sedang dilakukan proses cek and ricek serta konsolidasi internal.
"Kami sudah menerima laporan dan sedang melakukan konsolidasi serta pengecekan," kata Dadan singkat.
Sebagai bentuk keseriusan, DPP GAPIMDO menyusun laporan resmi yang akan disampaikan kepada BGN dan ditembuskan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. GAPIMDO mendesak agar proses verifikasi dibuat transparan dan berbasis fakta lapangan, bukan sekadar angka statis yang dapat dimanipulasi.
"Ini bukan semata persoalan sistem error, ini potensi sabotase terhadap program prioritas Presiden. Jika dapur yang lengkap ditolak, dan wilayah kosong diklaim sudah penuh, ini bentuk ketidakadilan sosial," tegas Tribuana.