Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membangun basis data yang akurat untuk menghapus kemiskinan di wilayah pedesaan seiring program koperasi desa merah putih.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja antara Kemenkop dan Komisi VI DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Jakarta, ditulis Kamis (10/7/2025).
Advertisement
Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sekaligus Koordinator/Ketua Pelaksana Harian Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu menyampaikan keprihatinannya tanpa data yang akurat, operasionalisasi koperasi desa kurang efektif utk mengurangi kemiskinan di desa, tanpa benar-benar menyentuh akar masalahnya.
"Saya khawatir koperasi desa ini untung, tapi tidak menurunkan angka kemiskinan,” ujar Ferry.
Kekhawatiran ini muncul karena desa belum memiliki sistem data yang dapat menjadi parameter kebutuhan masyarakat desa secara spesifik.
Ferry menegaskan, data desa yang presisi harus menjadi pedoman dasar dalam perumusan dan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih.
Ia juga menyatakan, data yang akurat akan sangat dibutuhkan oleh seluruh lini pemerintah dalam menyusun kebijakan publik.
"Jangan sampai kebijakan dibuat hanya berdasarkan asumsi atau data semu,” tegasnya.
Belajar dari Tiongkok
Dalam paparannya, Ferry mencontohkan bagaimana Presiden Tiongkok Xi Jinping berhasil menurunkan angka kemiskinan dalam waktu lima tahun melalui strategi berbasis data desa yang sangat terukur.
"Dengan data presisi, mereka tahu secara rinci siapa yang miskin dan apa intervensi yang tepat. Ini menjadi praktik yang patut kita pelajari,” ujar Ferry.
Ia juga menyoroti bagaimana berbagai program pengentasan kemiskinan di Indonesia seperti dana desa, bantuan langsung tunai, dan bantuan sosial belum optimal hasilnya karena tidak dibarengi dengan akurasi data sasaran.
"Sama halnya dengan koperasi desa. Kita ingin koperasi ini hadir sebagai solusi, tapi harus dimulai dari pemetaan masalah secara presisi,” katanya.
Ajak Komisi VI DPR
Oleh karena itu, Ferry mengajak Komisi VI DPR RI untuk bersama-sama menyusun sebuah roadmap nasional penguatan koperasi desa yang berbasis data.
Ia mengusulkan agar forum diskusi bersama dalam bentuk simposium digelar guna merumuskan pentingnya data presisi sebagai fondasi kebijakan. “Mohon ini jadi catatan penting dalam rapat dengar pendapat hari ini bahwa kita perlu forum bersama untuk membahas urgensi data pedesaan yang presisi,” pungkasnya.