Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan telah memimpin pertemuan strategis dengan jajaran kementerian/lembaga, untuk meninjau kesiapan pilot project digitalisasi program bantuan sosial (bansos) yang akan segera diluncurkan.
Menurut dia, pertemuan ini menjadi momentum penting dalam perjalanan enam bulan kerja kolektif lintas K/L dalam membangun dan mengembangkan GovTech serta digitalisasi pemerintahan, khususnya melalui adopsi Digital Public Infrastructure (DPI).
Advertisement
"Digitalisasi adalah kunci untuk menghadirkan layanan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Luhut, yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, kembali menyampaikan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Ia menekankan urgensi akselerasi transformasi digital layanan publik, terutama dalam sistem perlindungan sosial (perlinsos).
Salah satu inisiatif utama yang tengah disiapkan adalah Portal Perlinsos, sebuah platform terpadu yang didukung oleh DPI, yang meliputi identitas kependudukan digital, data biometric sebagai alat autentikasi, dan SPLP sebagai Data Exchange Platform.
Pengelolaan Bansos Secara Digital
Melalui portal ini, masyarakat dapat mengakses proses verifikasi, pendaftaran, hingga pengelolaan bansos secara digital, mandiri, aman, dan mudah.
"Pada tahap awal, dua program utama yang akan menjadi fokus pilot project adalah Program Keluarga Harapan (PKH)dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)," terang dia.
"Kabupaten Banyuwangi ditetapkan sebagai lokasi percontohan nasional, karena kesiapan infrastruktur digital dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pelayanan publik," jelas Luhut.
Antisipasi Penyelewengan Bansos, Luhut Todong Data Seluruh Instansi
Sebelumnya, program bantuan sosial atau bansos perlu dilakukan perlindungan, termasuk secara digital. Untuk itu, pemerintah berencana membentuk suatu portal perlindungan sosial (perlinsos) agar tidak ada penyalahgunaan data bansos.
Penasihat Khusus Presiden bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta seluruh instansi terkait untuk berbagi data demi perlindungan sosial ini.
"Penting bagi kita untuk akselerasi mengenai portal ini sebagai upaya perlindungan bansos. Saya harap semua instansi yang terkait, betul-betul melakukan sharing data," ujar Luhut dalam keterangan tertulis, Sabtu (5/7/2025).
Luhut menjabarkan, setiap instansi terkait perlu memahami peran yang dimiliki dalam program ini. Tak hanya itu, juga diperlukan evaluasi secara berkala untuk terus melakukan perbaikan kedepannya.
Dalam hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan, pihak ya berperan untuk memastikan transformasi digital perlinsos berjalan lancar.
Direncanakan, pilot project program ini akan dilaksanakan di Banyuwangi, Jawa Timur, pada akhir 2026 ini.
Sudah Petakan Seluruh Instansi Terkait
"Kami telah memetakan berbagai instansi yang terlibat dalam piloting digitalisasi Perlinsos use case PKH ini, hingga BSSN dan pemerintah daerah lokus piloting, yang direncanakan di Banyuwangi. Setiap lembaga memegang peran strategis, mulai dari sinkronisasi data, penyediaan identitas digital, hingga pelaksanaan di lapangan, yang harus terkoordinasi secara terpadu," paparnya.
Kementerian PANRB menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan bekerja sama secara penuh untuk mewujudkan portal perlinsos ini. Dengan kolaborasi dan keterpaduan data, Rini meyakini digitalisasi perlinsos dapat memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam distribusi bansos yang tepat guna.
"Saya yakin bahwa inisiatif strategis ini akan menjadi tonggak kemajuan bangsa kedepan. Dan dengan semangat kolaborasi, kita akan mampu menghadirkan layanan publik yang lebih cepat, mudah, dan tepat guna," pungkasnya.