Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan, Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan atau month-to-month pada Juni 2025. Harga beras diklaim jadi salah satu pendorong utama inflasi Juni 2025.
"Pada Juni 2025, terjadi inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan, atau terjadi kenaikan indeks harga konsumen dari 108,07 pada Mei 2025 menjadi 108,27 pada Juni 2025," jelas Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini, Selasa (1/7/2025).
Advertisement
Secara tahunan atau year on year (YoY), Juni 2025 juga mencatat inflasi sebesar 1,87 persen. Pun bila dihitung secara tahun kalender (year-to-date) sejak Januari 2025, Indonesia mengalami inflasi sebesar 1,38 persen.
Pudji memaparkan, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau, dengan inflasi sebesar 0,46 persen, dan memberikan andil inflasi sebesar 0,13 persen.
"Adapun komoditas yang dominan mendorong inflasi pada kelompok ini adalah beras, yang memberikan andil inflasi 0,04 persen," imbuh dia.
Komoditas lainnya yang juga memberikan andil inflasi adalah tarif angkutan udara dengan andil 0,04 persen; cabai rawit dengan andil 0,03 persen; bawang merah, tomat, dan emas perhiasan dengan andil 0,02 persen.
Selain itu, terdapat juga komoditas yang masih memberikan andil deflasi pada Juni 2025. Di antaranya adalah cabai merah dan bawang putih dengan andil 0,3 persen; bensin dengan andil 0,02 persen.
Stabilitas Harga Beras Penting Demi Jaga Daya Beli Masyarakat
Sebelumnnya, Anggota Komisi IV DPR RI Robert J Kardinal menekankan pentingnya langkah stabilisasi harga beras di pasaran demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung ketahanan pangan nasional.
Robert menilai dengan tren peningkatan produksi beras nasional dan ketersediaan cadangan yang mencapai lebih dari 4 juta ton, seharusnya harga beras dapat terjaga sesuai harapan masyarakat.
"Bahkan diprediksi produksi beras tahun 2025 dapat menyentuh angkat 35,6 juta ton maka semestinya masalah kenaikan harga beras di sejumlah daerah ini tidak perlu terjadi," kata Robert dikutip dari Antara, Minggu (29/6/2025).
Ia menambahkan, secara logika ekonomi, ketika pasokan berlimpah, maka harga seharusnya berada dalam batas harga eceran tertinggi (HET) atau bahkan di bawahnya.
"Semestinya dengan produksi beras meningkat seperti ini harga eceran harus stabil setara dengan HET ataupun di bawah HET karena penawarannya melampaui kebutuhan, logika hukum ekonomi seperti itu," ujarnya.
Robert juga mendorong pihak terkait untuk segera mengambil langkah menstabilkan kembali harga beras yang mengalami inflasi di sejumlah wilayah.
Distribusi Beras
Menurut dia, hal itu dapat dilakukan dengan melakukan distribusi beras untuk Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) sehingga bisa menekan lonjakan harga beras.
“Segara ambil langkah cepat dan tepat untuk menstabilkan kembali harga beras yang mengalami kenaikan di sejumlah wilayah, dengan mendorong SPHP secara merata," ucapnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Robert menyampaikan pentingnya evaluasi mendalam di lapangan untuk mengidentifikasi penyebab utama kenaikan harga yang terjadi.
"Yang harus dilakukan adalah melakukan investigasi lapangan secara detail sehingga dapat mengetahui faktor penyebab utama lonjakan harga beras ini, sehingga langkah antisipasi untuk menjawab masalah tepat sasaran," imbuh Robert.