Liputan6.com, Dhaka - Bangladesh akan menggelar pemilu pada paruh pertama April 2026, kata pemimpin de facto negara itu pada Jumat (6/6/2025), setelah menjalani masa pemerintahan sementara tanpa pemilu sejak gelombang aksi mahasiswa pada 2024 menggulingkan Perdana Menteri Sheikh Hasina saat itu.
Pemerintahan yang dipimpin oleh Muhammad Yunus, peraih Nobel Perdamaian, telah memimpin negara Asia Selatan berpenduduk 173 juta jiwa itu sejak Agustus, ketika Hasina melarikan diri ke India di tengah aksi protes berdarah terhadap pemerintahannya.
Advertisement
Namun, pemerintahan Yunus juga menghadapi ketidakpuasan serius dalam beberapa pekan terakhir, dengan pecahnya protes bulan lalu terkait tuntutan upah dan kebijakan pemecatan pegawai negeri sipil karena pelanggaran tanpa melalui prosedur panjang.
"Setelah meninjau kegiatan reformasi yang sedang berjalan ... saya menyampaikan kepada rakyat hari ini bahwa pemilu nasional berikutnya akan digelar pada hari mana pun dalam paruh pertama April 2026," kata Yunus dalam pidato kenegaraan pada Jumat seperti dilansir CNA.
Peringatan Oposisi
Komisi Pemilihan Umum akan memberikan peta jalan yang lebih rinci untuk pemilu tersebut pada waktu yang tepat, kata Yunus, yang tidak berafiliasi dengan partai mana pun dan telah menyatakan bahwa dia tidak berniat mencalonkan diri.
Kelompok oposisi, termasuk Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), telah menuntut pemilu dipercepat, dan memperingatkan potensi ketidakstabilan serta kemarahan kuat dari rakyat jika pemilu tidak digelar sebelum Desember.
Pemimpin BNP dan mantan Perdana Menteri, Khaleda Zia, dibebaskan pada Januari dalam kasus korupsi tahun 2008, membuka jalan baginya untuk maju dalam pemilu mendatang.
Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina secara efektif dilarang ikut serta dalam pemilu setelah Komisi Pemilihan Umum menangguhkan pendaftarannya bulan lalu.
Pemerintahan Yunus sebelumnya juga telah melarang seluruh aktivitas Liga Awami di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme setelah aksi protes selama beberapa hari, dengan alasan ancaman terhadap keamanan nasional.
Hasina, yang mendapat pujian karena memulihkan ekonomi namun juga dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan membungkam suara oposisi, memenangkan masa jabatan keempat berturut-turut pada 2024. Namun, pemilu tersebut diboikot oleh kubu oposisi utama, yang para pemimpinnya saat itu sedang dipenjara atau berada di pengasingan.