Liputan6.com, Kendari - Bupati Muna Barat La Ode Darwin, meminta secara tegas kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) agar menolak pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) dua perusahaan besar yang menguasai lahan di Mubar. Keduanya yakni, PT WSA dan PT SRA.
Darwin mengganggap, keduanya tidak berkontribusi terhadap daerah. Malah, kehadiran dua perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian ini, justru mengancam sumber kehidupan petani kecil yang mendominasi mata pencaharian di Muna Barat.
Advertisement
La Ode Darwin menyampaikan langsung permintaan ini saat Rapat kordinasi dengan Kementerian ATR/BPN di Sultra, Rabu (28/5/2025). Saat itu, Menteri Nusron Wahid hadir memimpin sosialisasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Kata Darwin, PT WSA yang beroperasi di bidang pertanian tebu sampai saat ini belum melakukan aktivitas apa pun. Padahal, izin sudah dikantongi sejak 2017.
Saat ini, perusahaan sementara mengajukan HGU ke Kementerian ATR/BPN. Mewakili pemerintah dan masyarakat Muna Barat, Darwin memohon agar Menteri Nusron menolak menandatangani pengajuan HGU.
Bupati juga menyorot perusahaan lain, PT SRA. Sebelumnya, perusahaan merencanakan menanam jati nuklir. Namun, ada sengketa lahan dengan masyarakat yang tidak diselesaikan oleh perusahaan sampai hari ini.
"Untuk mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Muna Barat, saya berharap kepada Pak menteri untuk tidak memberikan izin HGU kepada dua perusahaan ini," kata Darwin.
Dia beralasan, kehadiran perusahaan tebu dan jati nuklir, mengancam kehidupan petani di Muna Barat. Apalagi, wilayah Muna Barat hanya memiliki sedikit sumber mata air utama yang digunakan petani untuk bertahan hidup bersama keluarga.
Faktanya, tanaman tebu dan jati nuklir memerlukan dan menguras banyak air agar bisa tumbuh dengan baik. Sehingga, hal ini dikhawatirkan bakal menyulitkan petani di sekitar dalam menyuburkan tanaman pertanian milik mereka.
Kebutuhan air yang tinggi pada Masa vegetatif tebu, membutuhkan curah hujan tinggi dan sumber air selama masa pertumbuhan. Jumlahnya mencapai sekitar 200 mm per bulan selama 5-6 bulan berturut-turut.
“Lebih baik, lahan diserahkan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai lahan pertanian guna membantu ketahanan pertaniandi Muna Barat,” kata Darwin.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, pihaknya bakal meninjau ulang pengajuan HGU kedua perusahaan.
“Tarkait masalah lahan di Muna Barat, kami akan cek dulu," katanya
Menteri Nusron menjelaskan, sesuai regulasi, bila perusahaan sudah mengantongi SK pelepasan kawasan namun dalam waktu 3 tahun tidak dimanfaatkan, maka izinnya dapat dicabut dan dikembalikan sebagai tanah negara.
Menteri juga menegaskan pentingnya peran panitia B (panitia pemeriksaan tanah negara) dalam proses penerbitan HGU. Dia berharap, panitia B melibatkan unsur pemerintah daerah, termasuk bupati dan dinas terkait.
“Jika ada keberatan dari daerah, maka pengajuan HGU bisa ditolak dalam forum panitia tersebut,” tambahnya.
Permintaan Bupati Muna Barat ini, merupakan langkah strategis menjaga ketahanan pangan daerah. Salah satu dampaknya, memperkuat posisi masyarakat mengelola lahan pertanian yang menjadi sumber kehidupan bagi generasi petani di Muna Barat.
Terkait rencana perkebunan tebu di Muna Barat, terjadi penolakan masyarakat sejak 2020 lalu. Saat itu, terjadi demonstrasi warga di Muna Barat dan beberapa kota di Indonesia. Tujuannya, menolak masuknya perkebunan tebu karena akan mengancam sumber air petani palawija dan buah-buahan.