Pemerintah Jabar Targetkan Dirikan 5.957 Koperasi Merah Putih

Sedangkan Kementerian Koperasi (Kemenkop) bertekad untuk melanjutkan perjuangan dan semangat Mohammad Hatta (Bung Hatta) untuk mewujudkan ekonomi berkeadilan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui koperasi.

Bung Hatta sebagai Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pencetus utama dari gerakan koperasi nasional telah terbukti mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia saat itu melalui badan usaha koperasi.

Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono mengatakan visi dan misi Bung Hatta dalam membangun perekonomian rakyat yang berkeadilan melalui wadah koperasi tersebut telah diterjemahkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebanyak 80.000 unit.

Gagasan ini sebagai bukti bahwa pemerintah sangat serius mengembalikan peran koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional sebagaimana yang telah diperjuangkan oleh Bung Hatta.

"Jadi kalau sekarang Pak Prabowo menjadi Presiden kemudian menjadikan koperasi sebagai Soko Guru dan menjadi alat perjuangan utama untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah sebuah keniscayaan," ujar Ferry Juliantono dalam keterangannya, Bandung, Minggu (11/05) dicuplik dari laman Koperasi Indonesia.

Ferry menegaskan beberapa gagasan utama dari pemikiran Bung Hatta adalah menjadikan koperasi sebagai badan usaha besar yang dapat mengayomi berbagai kebutuhan utama dari masyarakat.

Gagasan ini kemudian diwujudkan oleh pemerintah melalui upaya menjadikan koperasi untuk fokus menjalankan unit usaha di sektor produksi sehingga dapat memberikan multiplier effect yang lebih besar.

"Koperasi tidak boleh identik kecil tapi koperasi harus bisa masuk ke sektor-sektor usaha yang besar seperti gagasannya Bung Hatta ada koperasi produksi, ada konsumsi dan ada kegiatan koperasi di sektor (jasa) keuangan," kata Ferry.

Demi menarik minat kalangan anak muda berkoperasi, Kemenkop berupaya untuk mengemas koperasi dengan wajah kekinian salah satunya dengan mengoptimalkan sentuhan teknologi.

Diharapkan dengan cara ini akan semakin banyak pihak yang tertarik berkoperasi sehingga perjuangan Bung Hatta untuk mewujudkan keadilan sosial melalui koperasi dapat diteruskan oleh generasi muda.

"Gagasan Bung Hatta tentang koperasi kita harap bisa hidup berkembang lagi, dan kita sebagai generasi penerus tentu akan berjuang untuk mengimplementasikan semua gagasan dari Bung Hatta," ucap Ferry.

Sementara itu Ketua Pembina Yayasan Hatta, Meutia Farida Hatta Swasono mengatakan bahwa koperasi sebagaimana gagasan Bung Hatta koperasi menjadi satu-satunya lembaga ekonomi yang dapat menolong diri sendiri dan masyarakat secara bersama-sama karena didasari oleh semangat gotong royong.

Meutia mengapresiasi komitmen pemerintah Kabinet Merah Putih yang ingin menumbuh gkembangkan kembali koperasi sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional.

Bersama pemerintah, Yayasan Hatta berkomitmen untuk berjuang untuk melanjutkan gagasan dan pemikiran Bung Hatta demi mewujudkan perekonomian nasional yang berkeadilan sosial.

"Tentu kita senang sekali bahwa pemerintah akan memajukan koperasi kembali. Semangat ini tentu sesuai dengan pikiran Bung Hatta," ujar Meutia Hatta.

Meutia menekankan bahwa nilai musyawarah mufakat dan gotong royong telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama.

Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi dasar pemikiran Bung Hatta dalam merumuskan arah kebijakan ekonomi bangsa.

“Jadi konsep yang Bung Hatta bangun bukan asal comot atau meniru-niru dari negara lain, tapi karena ada prinsip yang cocok dengan kehidupan orang Indonesia,” ucap Meutia.

Di tempat yang sama Halida Hatta menekankan pentingnya koperasi sebagai sarana pemberdayaan manusia.

Menurutnya, koperasi bukan semata-mata mengejar keuntungan semata melainkan sebuah alat untuk menjaga martabat dan kerjasama antar sesama.

“Ini soal kerja bersama untuk menghasilkan produk dan SDM yang berkualitas. Bukan sekadar profit yang dikejar, tapi nilai kerja dan martabat manusia,” kata Halida.

Dilansir Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah jajaran Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (08/05/2025).

Agenda utama rapat tersebut adalah membahas percepatan pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), dalam keterangan pers seusai rapat menyampaikan bahwa saat ini pembentukan Koperasi Merah Putih berjalan progresif, sejalan dengan terbitnya produk hukum tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurut Zulhas, hingga Kamis sore, tercatat sudah terbentuk 9.835 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

"Sampai tadi sore karena setiap hari berkembang terus," ujar Zulhas kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Zulhas menjelaskan bahwa pembentukan koperasi ini bertujuan untuk memangkas rantai pasok yang panjang antara produsen dan konsumen.

Selain itu, Koperasi juga akan berperan penting dalam menyalurkan berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.

Dalam pelaksanaannya, koperasi-koperasi tersebut akan bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk PT Pos Indonesia, serta berfungsi sebagai agen layanan keuangan seperti BRI Link dan BNI Link.

"Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat," ungkap Zulkifli.

Sebagai langkah penguatan implementasi di lapangan, pemerintah juga membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih yang diketuai oleh Menko Pangan, dengan para wakil dari unsur menteri, serta pelaksana harian.

"Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," kata Zulkifli.

Dalam upaya percepatan ini, pemerintah menargetkan Koperasi Merah Putih dapat resmi diluncurkan dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025.

Untuk mendukung operasional koperasi-koperasi ini, pemerintah menyiapkan fasilitas pembiayaan melalui plafon kredit awal sebesar Rp3 miliar.

"Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar," tegas Zulkifli.

Ia menekankan bahwa dana tersebut bukanlah hibah, melainkan kredit usaha yang akan dikelola secara profesional.

Nantinya koperasi-koperasi tersebut akan didampingi, dibina, dan diarahkan agar mampu berkembang.

"Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu," tutur Zulhas.

Melalui langkah konkret ini, pemerintah berharap Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan sekaligus instrumen penting untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada tengkulak, rentenir, hingga pinjaman daring ilegal.