Liputan6.com, Jakarta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengusulkan agar pembayaran subsidi energi dan kompensasinya kepada BUMN juga dilakukan dalam mata uang dolar Amerika Serikat (AS). Menurutnya, BUMN membutuhkan pasokan dolar untuk menjaga stabilitas keuangan.
Erick mengatakan, usulan tersebut telah dibahas bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Kementerian Keuangan, dengan respons yang dinilainya sangat positif.
Advertisement
“Kami di Kementerian BUMN mendorong sinergi dengan berbagai kementerian. Contohnya, kemarin bersama Kementerian ESDM dan Bu Menkeu (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati), dan beliau sangat suportif,” ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ia mengusulkan agar pembayaran subsidi dan kompensasi untuk listrik dan BBM tidak hanya dilakukan dalam rupiah, tetapi juga sebagian dalam dolar AS.
“Ketika kami mengusulkan, mungkinkah subsidi atau kompensasi itu sebagian dibayarkan dalam dolar AS? Ini lebih baik dibandingkan BUMN harus mencari dolar sendiri,” jelasnya.
Satu Ekosistem
Menurut Erick, hal ini memungkinkan karena BUMN, otoritas moneter, dan fiskal berada dalam satu ekosistem nasional.
“Toh kita ini satu keluarga besar—Bank Indonesia, Bu Menkeu, Pertamina, PLN. Kita semua bagian dari bangsa Indonesia. Dan Bu Menkeu sangat responsif terhadap usulan ini,” ujar Erick Thohir.
Ia menambahkan, mekanisme tersebut juga berpotensi membantu menjaga nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta mendukung kesehatan keuangan BUMN.
Dorong Efisiensi BUMN, Erick Tinjau Biaya Perjalanan dan Jumlah Komisaris
Sebelumnya, Erick Thohir juga menyampaikan rencana untuk meninjau efisiensi operasional BUMN. Langkah ini mencakup evaluasi terhadap biaya perjalanan dinas hingga kemungkinan pengurangan jumlah komisaris.
Hal ini akan dibahas bersama Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Rosan Perkasa Roeslani.
“Saya malam ini akan berdiskusi dengan Pak Rosan. Kami akan meninjau kembali operasional BUMN agar lebih efisien,” kata Erick.
Ia membuka peluang pemangkasan biaya perjalanan dinas serta pengurangan jumlah komisaris sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami sedang membahas apakah efisiensi bisa dilakukan lewat pengurangan perjalanan dinas atau jumlah komisaris, sesuai arahan Bapak Presiden,” jelasnya.
Pengalihan Anggaran
Erick menegaskan, efisiensi ini tidak berarti mengurangi dampak ekonomi, melainkan mengalihkan penggunaan anggaran agar lebih tepat sasaran.
“Efisiensi bukan berarti ekonomi menurun. Ini hanya pengalihan anggaran. Pemerintah butuh ruang untuk melakukan shifting anggaran, dan itu pasti melalui proses review,” ujarnya.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo sebelumnya telah meminta agar jumlah komisaris di bank-bank Himbara dikurangi sebagai bagian dari langkah efisiensi.