Ketua Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta, Hidayat Ar Yasin, menegaskan hak interpelasi yang bergulir untuk bertanya bukan untuk menggulingkan Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi. Hak interpelasi ini digunakan untuk meminta keterangan Jokowi atas program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dinilai masih belum jelas.
"DPRD itu lembaga budgeting. Kita harus awasi sudah sampai mana. Pendukung Jokowi malah anggap kita keliru," kata Hidayat Ar Yasin saat ditemui Liputan6.com di ruangannya, gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Pagi tadi Jokowi kembali meluncurkan pembagian KJS di Puskesmas Koja, Jakarta Utara. Menurut Hidayat, DPRD DKI juga belum mengetahui berapa jumlah KJS yang sudah disebar ke masyarakat.
"Dulu sudah diedarkan, kita tidak tahu. Sekarang diedarkan lagi, akan diedarkan 1 juta lebih. Kejelasan belum ada, belum ada laporan dari Gubernur," kata dia. "Dewan sepakat untuk interpelasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan."
Hak interpelasi ini, kata dia, murni inisiatif masing-masing anggota Dewan. Meski Hidayat menjabat Ketua Fraksi, tetapi dukungan interpelasi tidak mengatasnamakan fraksi atau partai.
Hak bertanya kepada Gubernur Jokowi juga dilakukan Hidayat untuk meminta kejelasan tentang program KJS ini. Karena, kata dia, program sejenis di era gubernur sebelumnya tidak pernah ada persoalan. "Jamkesmas, Gakin, SKTM, Jamkesda. Kok dulu nggak ada apa-apa? Sekarang kok ada masalah?" tanya dia. (Ism/*)
"DPRD itu lembaga budgeting. Kita harus awasi sudah sampai mana. Pendukung Jokowi malah anggap kita keliru," kata Hidayat Ar Yasin saat ditemui Liputan6.com di ruangannya, gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (28/5/2013).
Pagi tadi Jokowi kembali meluncurkan pembagian KJS di Puskesmas Koja, Jakarta Utara. Menurut Hidayat, DPRD DKI juga belum mengetahui berapa jumlah KJS yang sudah disebar ke masyarakat.
"Dulu sudah diedarkan, kita tidak tahu. Sekarang diedarkan lagi, akan diedarkan 1 juta lebih. Kejelasan belum ada, belum ada laporan dari Gubernur," kata dia. "Dewan sepakat untuk interpelasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan."
Hak interpelasi ini, kata dia, murni inisiatif masing-masing anggota Dewan. Meski Hidayat menjabat Ketua Fraksi, tetapi dukungan interpelasi tidak mengatasnamakan fraksi atau partai.
Hak bertanya kepada Gubernur Jokowi juga dilakukan Hidayat untuk meminta kejelasan tentang program KJS ini. Karena, kata dia, program sejenis di era gubernur sebelumnya tidak pernah ada persoalan. "Jamkesmas, Gakin, SKTM, Jamkesda. Kok dulu nggak ada apa-apa? Sekarang kok ada masalah?" tanya dia. (Ism/*)
