Pemprov DKI Jakarta berencana memberlakukan autodebet untuk pembayaran premi kesehatan kepada 3,5 juta masyarakat nonmiskin di ibukota. Namun dikhawatirkan, warga menolak program yang secara otomatis menarik pembayaran melalui rekening masing-masing orang itu.
Kekhawatiran akan munculnya penolakan dari warga terhadap sistem autodebet itu pun ditanggapi santai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. "Nggak ada urusan, itu urusan mereka dong. Kan ini urusan kita dengan rumah sakit," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Lagipula, menurut pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, sistem autodebet belum juga dijalankan, masih tahap rencana. Saat ini, pemerintah fokus mempromosikan dan menguji coba premi kesehatan senilai Rp 23 ribu kepada masyarakat Jakarta selama 1-2 tahun.
"Jadi gini lho, kita nggak bisa kira-kira survei, itu fakta. Makanya kita butuh 1-2 tahun untuk jalani, baru ketahuan lagi. Ini aja baru 2 bulan sudah teriak-teriak. Makanya kita kumpulin ini data-datanya, mari kita diskusi," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengatakan, Pemprov DKI akan melihat dalam setahun, apabila ternyata anggaran pemerintah cukup maka ada kemungkinan seluruh warga ditanggung premi kesehatannya. Terlebih, rencana tersebut belum matang. Sehingga masyarakat diharapkan tidak memikirkan sisi negatifnya lebih dulu.
"Makanya kita akan hitung dan tunggu dulu, belum bisa diputuskan hari ini. Sampai kita ketemu teknis, baru saya laporkan ke pak Jokowi. Keputusan ada di tangan pak gubernur," ujar Ahok, Selasa 21 Mei 2013 lalu. (Mut)
Kekhawatiran akan munculnya penolakan dari warga terhadap sistem autodebet itu pun ditanggapi santai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok. "Nggak ada urusan, itu urusan mereka dong. Kan ini urusan kita dengan rumah sakit," ujarnya di Balaikota, Jakarta, Rabu (22/5/2013).
Lagipula, menurut pria bernama lengkap Basuki Tjahaja Purnama itu, sistem autodebet belum juga dijalankan, masih tahap rencana. Saat ini, pemerintah fokus mempromosikan dan menguji coba premi kesehatan senilai Rp 23 ribu kepada masyarakat Jakarta selama 1-2 tahun.
"Jadi gini lho, kita nggak bisa kira-kira survei, itu fakta. Makanya kita butuh 1-2 tahun untuk jalani, baru ketahuan lagi. Ini aja baru 2 bulan sudah teriak-teriak. Makanya kita kumpulin ini data-datanya, mari kita diskusi," kata Ahok.
Sebelumnya, Ahok mengatakan, Pemprov DKI akan melihat dalam setahun, apabila ternyata anggaran pemerintah cukup maka ada kemungkinan seluruh warga ditanggung premi kesehatannya. Terlebih, rencana tersebut belum matang. Sehingga masyarakat diharapkan tidak memikirkan sisi negatifnya lebih dulu.
"Makanya kita akan hitung dan tunggu dulu, belum bisa diputuskan hari ini. Sampai kita ketemu teknis, baru saya laporkan ke pak Jokowi. Keputusan ada di tangan pak gubernur," ujar Ahok, Selasa 21 Mei 2013 lalu. (Mut)
