Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mencatat sebanyak 39 instansi pemerintah akan melakukan promosi jabatan secara terbuka (lelang jabatan) untuk mengisi jabatan yang kosong di lembaga tersebut.
“Sekitar 39 instansi itu terdiri dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo seperti dikutip dari situs Kementerian PANRB, Jumat (12/4/2013).
Menurut dia, hal itu dapat mendukung reformasi birokrasi, yang kini tengah menggelinding di berbagai instansi pemerintah. Promosi jabatan secara terbuka akan mendekatkan pada merit system, sehingga karir PNS lebih terjamin.
Lebih dari itu, promosi terbuka itu juga menghindarkan terjadinya politisasi birokrasi, yang selama ini banyak terjadi di daerah. “Yang paling rawan adalah pejabat-pejabat eselon II di kabupaten/kota, dan eselon I di provinsi. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi pegawai eselon III ke bawah," ujar Eko.
Bukan rahasia lagi, dalam pilkada khususnya yang ada calon incumbent sering menjadi ancaman serius bagi birokrasi. Namun Eko mengaku, pihaknya tidak tinggal diam dalam mengatasi politisasi birokrasi ini.
"Salah satunya dengan mendorong agar pejabat pembina kepegawaian nantinya tidak dipegang oleh Kepala Daerah, tetapi oleh pejabat karir tertinggi di instansi tersebut," tuturnya. (Ndw)
“Sekitar 39 instansi itu terdiri dari kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” ujar Wakil Menteri PANRB Eko Prasojo seperti dikutip dari situs Kementerian PANRB, Jumat (12/4/2013).
Menurut dia, hal itu dapat mendukung reformasi birokrasi, yang kini tengah menggelinding di berbagai instansi pemerintah. Promosi jabatan secara terbuka akan mendekatkan pada merit system, sehingga karir PNS lebih terjamin.
Lebih dari itu, promosi terbuka itu juga menghindarkan terjadinya politisasi birokrasi, yang selama ini banyak terjadi di daerah. “Yang paling rawan adalah pejabat-pejabat eselon II di kabupaten/kota, dan eselon I di provinsi. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagi pegawai eselon III ke bawah," ujar Eko.
Bukan rahasia lagi, dalam pilkada khususnya yang ada calon incumbent sering menjadi ancaman serius bagi birokrasi. Namun Eko mengaku, pihaknya tidak tinggal diam dalam mengatasi politisasi birokrasi ini.
"Salah satunya dengan mendorong agar pejabat pembina kepegawaian nantinya tidak dipegang oleh Kepala Daerah, tetapi oleh pejabat karir tertinggi di instansi tersebut," tuturnya. (Ndw)
