Jokowi Bangun Ratusan Proyek Infrastruktur, Kapan Terasa Dampaknya?

Dampak dari pembangunan infrastruktur dari PSN terhadap masyarakat baru bisa dirasakan dalam kurun waktu lima sampai tujuh tahun. Hal ini merujuk hasil kajian dari Kemitraan Indonesia - Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

oleh Tim Bisnis diperbarui 07 Feb 2024, 15:29 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meletakan proses batu pertama atau groundbreaking Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Pupuk Fakfak di Distrik Arguni, Kabupaten Fakfak, Papua Barat pada Kamis petang (23/11/2023). (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta - Dampak berganda (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur proyek strategis nasional (PSN) yang gencar dilakukan pemerintahan Jokowi tidak bisa dirasakan secara instan. Namun, pembangunan infrastruktur yang dalam beberapatahun ini dilaksanakan akan terasa beberapa tahun ke depan. 

"Jadi, infrastruktur PSN memang tidak bisa dinikmati dalam jangka pendek," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Wahyu Utomo, dalam konferensi pers Update Pengembangan PSN, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024).

Dampak dari pembangunan infrastruktur dari PSN terhadap masyarakat baru bisa dirasakan dalam kurun waktu lima sampai  tujuh tahun. Hal ini merujuk hasil kajian dari Kemitraan Indonesia - Australia untuk Infrastruktur (KIAT).

"Dari KIAT itu investasi untuk pembangunan PSN di berbagai sektor memiliki dampak multiplier terhadap pengembangan wilayah, khususnya pada output  perekonomian daerah, nilai tambah industri, pendapatan tenaga kerja, dan penciptaan kesempatan kerja dengan estimasi waktu 5 sampai 7 tahun untuk  dapat dirasakan manfaat sepenuhnya," bebernya.

Wahyu menyatakan, pembangunan PSN yang gencar dilakukan pemerintah Jokowi merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia. Dengan ini, secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antar daerah secara jangka panjang. 

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Pernyataan Anies Baswedan

Pasangan capres-cawapres nomor urut satu, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar usai debat cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu malam (21/1/2024). (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Sebelumnya, calon presiden (capres) nomor urut 01 Anies Baswedan mengkritik pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang  banyak melakukan pembangunan infrastruktur besar. Salah satunya adalah pembangunan jalan tol.

Dia pun membanding-bandingkan dengan pembangunan di era kepimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. Menurut Anies, SBY lebih banyak membangun jalan tidak berbayar bagi rakyat dibanding era Jokowi.

"Jalan tak berbayar yang dibangun adalah sepanjang 144.000 km atau 7,5 kali lipat," katanya.

"Bila dibandingkan dengan jalan nasional di pemerintahan ini membangun jalan nasional sepanjang 590 km di era 10 tahun sebelumnya sebelumnya 11.800 KM, 20 kali lipat," sambungnya.

Anies mengingatkan pembangunan infrastruktur harus memenuhi aspek keberpihakan kepada rakyat. Misalkan dari segi ekonomi, Anies menilai jalan harus bisa memberikan kesetaraan bagi semua rakyat.

"Kedua infrastruktur ini diperlukan bersama-sama, tapi yang perlu kita perhatikan di sini bahwa keberpihakan, ketika bicara institusi ekonomi memberikan kesetaraan, kesempatan, kepada semuanya kita perlu memikirkan ke depan institusi yang inklusif, infrastruktur yang menunjang keseharian," pungkasnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya