Liputan6.com, Jakarta - Bakal Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan buka suara terkait nasib Program Kartu Prakerja, sebuah andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia memberikan sinyal kalau program itu masih akan dilanjutkan.
Namun, Anies Baswedan menegaskan, kelanjutan program tidak bergantung pada siapa pemimpinnya. Tapi, program yang bisa memberikan manfaat ke masyarakat.
Advertisement
"Gini, gini, kami punya prinsip bukan dilanjutkan apa tidak, no, menurut kami sudah cukup kita ini ganti, gonta-ganti, gonta-ganti, kita yang berada di pemerintahan tau persis kok bahwa rakyat itu gak peduli mau siapa yang jadi walikota, gubernur yang penting adalah mereka dapatkan manfaat," ujarnya dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Anies menerangkan, ketika program Kartu Prakerja itu masih bermanfaat, maka ada peluang untuk dilanjutkan kedepannya. Menurutnya, hal itu jadi tugas negara untuk memberikan program yang menyentuh langsung masyarakat.
"Jadi, prinsipnya adalah semua hal yang baik yang dirasakan bermanfaat, yang dirasakan masyarakat luas sebagai program yang membantu ya tentu akan berkelanjutan karena itulah memang tugas dari negara," kata dia.
"Negara memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan rakyat terpenuhi dengan baik, termasuk program-program itu semua," imbuhnya.
Ada 4 Aspek Pertimbangan
Lebih lanjut, Anies mengatakan ada 4 aspek yang jadi perhatian untuk menentukan satu program itu berlanjut atau tidak. Pertama, aspek apa yang perlu ditingkatkan. Kedua, apa yang perlu dikoreksi.
Ketiga, apa yang perlu dihentikan. Keempat, apa hal baru yang bisa dilakukan. "Tapi ada juga hal yang kurang dirasakan kurang bermanfaat, tidak bermanfaat, ya itu unsur yang mungkin harus dihentikan. Lalu, ada hal yang hari ini dirasa kurang, belum ada, tapi dibuatlah hal baru," tuturnya.
Namun, dia mengungkap, masih banyak pihak yang hanya mengambil poin ketiga dan ke empat. Yakni, hanya pada aspek apa yang perlu dihilangkan, dan apa yang perlu dibuat baru.
"Kebanyakan dari kita, ketika bicara change itu dipikirnya nomor 3 dan nomor 4 aja, nah itu menurut saya bahaya. Jangan, kita nanti ngerasain, saya dulu tugas di Jakarta, habis itu negitu selesai tugas ada perubahan, gapapa, memang otoritasnya orangnya beda," ungkap Anies.
"Jadi ada empat. Yang diteruskan atau ditingkatkan, yang dikoreksi, yang tidak dilanjutkan, dan yang hal baru yang harus dikerjakan. Jadi semua hal baik akan diteruskan," tegasnya.
BLT Cuma Solusi Jangka Pendek
Bakal Calon Presiden (bacapres) Anies Baswedan mengungkap rencananya terkait bantuan langsung tunai (BLT). Dalam jangka panjang, Anies mengungkap akan meniadakan bantuan sosial tersebut.
Dia menegaskan, dalam jangka pendek, bansos dan berbagai subsidi masih akan dijalankan untuk menjaga sejumlah kelompok rentan. Namun, kedepannya tak ada lagi bansos karena kelompok rentan tadi sudah ditopang oleh pendapatan yang dimilikinya.
"Menurut kami kedepan kita harus sebisa mungkin menyelesaikan persoalan walfare itu dengan market mekanisme, bukan dengan semata-mata redistributif," ujar dia dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Dia mengatakan, proses pemberian bantuan sosial dari redistribusi hasil pungutan pajak tetap dilakukan janga pendek. Namun, kata Anies, hal itu hanya sebagai solusi jangka pendek.
"Jangka pendek kita melakukan redistribusi, dengan cara ambil itu pajak, ya, dari pajaknya diberikan dalam bentuk subsidi-subsidi kepada mereka, Itu sesungguhnya short term solution, long terms solutionnya adalah inclusion to market," jelasnya.
Tak Bergantung ke Bansos
Dia menerangkan jika tingkat inklusi tadi terjadi, maka, kelompok masyarakat yang tadinya menggantungkan hidupnya kepada bansos akan beralih dengan pendapatan.
"Kalau inclusion to marketnya itu terjadi, maka tenaga kerjanya meluas, mereka yang asalnya hidup dsri bantuan, berubah menjadi dari income. Tapi jangka pendek itu harus tetap diteruskan dulu, karena itu belum ada sekarang," tuturnya.
"Jadi program jaminan sosial ini inshort terms masih diteruskan, sambil kuenya diperbesar, lalu inclussion itu dilakukan sehingga makin sedikit yang harus mendapatkan redistributif revenue," imbuh Anies.