Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto merespon positif, pertemuan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor kemarin sore, Senin (2/10).
Menurut Hasto, pertemuan keduanya dimaknai sebagai silaturahmi antara sesama presiden.
Advertisement
"Pertemuan antara pemimpin suatu hal yang baik apalagi Pak SBY beliau juga sosok presiden ke 6 dan Pak Jokowi presiden ke 7, sehingga pertemuan itu dinilai oleh PDI Perjuangan merupakan bagian dari tradisi silaturahim yang baik dilakukan diantara para pemimpin,” kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).
Terkait pertemuan keduanya membahas soal konsolidasi politik, Hasto melihat kubu SBY dan Jokowi telah memiliki jalannya masing-masing dan bila dimaknai sebagai ajakan bergabung ke dalam gerbong pemerintah di Kabinet Jokowi, maka Hasto berpendapat hal itu bukan hal yang perlu sebab partai pendukung Jokowi di 2019 sudah sangat baik.
"Dalam situasi seperti ini PDIP berpendapat kerja sama yang sudah dilakukan dengan partai-partai yang selama ini mengusung pemerintahan presiden Jokowi itu sudah sangat bagus dan semua berkomitmen untuk tetap memberikan dukungan bagi legacy Presiden Jokowi dan KH Maruf Amin,” jelas dia.
Pembicaraan Mengarah Koalisi
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (INDOSTRATEGIC) Khoirul Umam mengatakan pertemuan Jokowi-SBY, bisa menepis anggapan bahwa keduanya sulit membangun ruang komunikasi politik yang produktif jelang Pemilu 2024.
"Kedua pemimpin yang selama ini berada di dua poros politik yang berbeda, tetap mampu mendiskusikan isu politik kebangsaan,” tulis Umam dalam keterangan pers diterima, Selasa (3/10/2023) pagi.
Bahkan Umam meyakini, pertemuan keduanya tidak menutup kemungkinan jika Jokowi-SBY mendiskusikan sejumlah isu politik praktis, termasuk terkait Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Artinya, menurut Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Paramadina ini, bisa saja Demokrat malah merapat ke kubu koalisi pemerintahan dan memunculkan spekulasi tentang kemungkinan jatah kursi menteri dalam Reshuffle tahap akhir di pemerintahan Jokowi.
"Positioning Demokrat dalam sejumlah wacana perdebatan kebijakan publik, kini tampak bergeser ke tengah, meskipun tetap mencoba menjaga nalar kritis konstruktifnya,” Umam menandasi.
Advertisement
