Lantik 19 Pejabat Kemenkeu, Sri Mulyani: Jadi Pemimpin Jangan Cuma Berkata-kata

Menkeu Sri Mulyani Indrawati melantik 19 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

oleh Tira SantiaDiperbarui 14 Desember 2022, 19:48 WIB
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank ikut berperan dalam kegiatan UMKM Week 2022 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 19 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam arahannya, Menkeu menekankan pentingnya kepemimpinan para pejabat tersebut, sebagai role model bagi jajaran di bawahnya.

Hal ini mengingat bahwa jarak kepemimpinannya yang cukup dekat dengan jajaran pejabat di bawahnya serta para staf.

Leadership Matters. Kepemimpinan anda sangat menentukan kinerja dari Kementerian Keuangan. Kita sudah memahami what kind of leadership yang dibutuhkan di Kementerian Keuangan. Pertama adalah mereka yang selalu bisa menjadi role model yang konsisten," ujar Menkeu, Rabu (14/12/2022).

"Jangan menjadi pemimpin yang hanya berkata-kata tapi juga menjalankan apa yang dikatakan. Walk the talk. Itu penting, karena anda cukup dekat dengan anak buah, anak buah bisa melihat (apakah) pimpinan yang hanya berpuisi dan berpantun, atau dia mampu bekerja,” lanjut dia.

Menkeu juga mengingatkan para bawahannya untuk tidak pernah berhenti belajar dalam upaya memperbaharui pengetahuan dan kompetensi teknis dalam bekerja di keseharian. Oleh karena itu, Menkeu berharap jajaran di Kemenkeu selalu terus belajar atau continuous learning.

“Saya berharap culture untuk continuous learning dilakukan oleh semua jajaran dan posisi,” ujar Menkeu.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama merupakan pemimpin kunci di dalam Kemenkeu, apalagi pejabat tersebut tersebar dalam memimpin kantor wilayah di berbagai daerah di Indonesia.

 

Berbagai Sektor

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan menaikkan suku bunga acuan menjadi salah satu jurus terakhir setiap negara untuk menghadapi inflasi yang tinggi.

Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk dapat memetakan berbagai isu dari berbagai sektor, seperti kesehatan, pangan, energi, pendidikan, sosial bahkan keamanan. Sebagai contoh, para Kepala Kantor Wilayah adalah kepanjangan tangan sekaligus wajah Kemenkeu di level regional.

Salah satu hal yang harus dilakukan adalah untuk memperkuat komunikasi publik dalam wadah kolaborasi Kemenkeu Satu, melalui ALCO daerah dan Regional Chief Economist (RCE), agar stakeholders termasuk Pemerintah Daerah mendapatkan informasi yang utuh serta dapat memahami dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

“Eselon II adalah key leaders di dalam merepresentasikan Indonesia di semua wilayah dan di semua isu. Di semua wilayah jelas, karena dibagi provinsi, kabupaten, kota. Di berbagai isu kesehatan seperti pandemi, bisa menjadi isu pangan yang akan dan sedang dihadapi dunia, bisa menjadi isu energi, bisa isu mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan, bisa isu mengenai masalah bantuan sosial, bisa isu keamanan. So many issues,” jelas Menkeu.

 

Penempatan Orang

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya dalam acara Conference on Public Finance and Treasury 2022, Rabu (14/12/2022).

Menurut Menkeu, pelantikan Pejabat di lingkungan Kemenkeu adalah sebuah agenda rutin organisasi untuk menempatkan orang yang tepat, the right person on the right place.

Setiap organisasi terus menerus akan dihadapkan pada kepentingan untuk mencari dan menetapkan orang yang tepat di jabatan dan tugas yang tepat. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan organisasi yang terus-menerus harus dikelola.

Kemenkeu sebagai bendahara negara mendapatkan tugas mengelola keuangan negara dan selalu dihadapkan pada situasi serta kondisi lingkungan yang terus berubah.

Dari sisi keuangan negara, fungsi sebagai counter cyclical dan shock absorber terus dilakukan untuk menjaga melindungi rakyat dari ancaman kesehatan akibat dari pandemi, serta dari ancaman merosotnya kondisi sosial sehingga dapat menjadi ancaman perlemahan ekonomi.

APBN selalu diandalkan akan ada di garis depan, karena APBN adalah simbol kehadiran negara bagi rakyatnya.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya