Tuntut Jokowi Mundur, Massa Aksi 411 Dinilai Tak Realistis dan Penuh Ambisi Politik

Massa aksi 411 atau 4 November, Jumat 2022 sempat meminta agar presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya.

oleh Liputan6.com diperbarui 06 Nov 2022, 00:17 WIB
Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, Wanto Sugito. (Foto: Dokumentasi PDIP).

Liputan6.com, Jakarta Massa aksi 411 atau 4 November, Jumat 2022 sempat meminta agar presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mundur dari jabatannya.

Hal tersebut mendapat respon Ketua Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) Wanto Suginto. Dia memandang, permintaan Jokowi mundur itu berlebihan.

"Tuntutan demo yang meminta Presiden Jokowi mundur sangat berlebihan, sangat tidak realistik, penuh ambisi politik, dan melupakan realitas bahwa dalam sistem presidensial dimana Presiden dipilih langsung oleh rakyat memiliki basis legitimasi dan legalitas yang sangat kuat," kata dia dalam keterangannya, Sabtu (5/11/2022).

Ketua Sayap Organisasi PDIP ini menyebut, soal permintaan menurunkan harga BBM dan harga bahan pokok menunjukkan ketidakpahaman atas persoalan dampak pandemi dan kondisi ekonomi global akibat perang Rusia-Ukraina.

Wanto menegaskan, semua negara mengalami kenaikan BBM tidak terkecuali. Demikian pula terhadap kenaikan harga pangan.

"PDI Perjuangan telah mengambil langkah konkrit dengan menanam tanaman 10 pendamping beras sejak Maret 2021. Presiden Jokowi telah bekerja keras sehingga prestasi di dalam membangun perekonomian diakui dunia, masak ada sekelompok warga negara Indonesia sendiri justru tidak melihat secara obyektif dan tidak melakukan langkah-langkah kongkrit untuk rakyat, bangsa dan negara, kecuali berdemo yang bikin macet dan penuh agenda politik daripada upaya memperbaiki nasib rakyat," ungkap dia.

Soal, tuntutan perbaikan keadilan hukum, lanjut dia, Presiden Jokowi terus bekerja keras menggunakan kewenangannya untuk membangun sistem hukum yang lebih berkeadilan.

Bahkan, Wanto menyebut, PDIP mengakui pentingnya reformasi sistem hukum. "Sebagaimana telah dibahas bersama dalam Focus Group Discussion dengan Menko Polhukum, Prof Mahfud Md diikuti para pakar hukum dengan berbagai rekomendasi termasuk langkah aksi yang harus dijalankan pemerintah," jelasnya.

 

2 dari 2 halaman

Masih Ada yang Dipertanyaan

Wanto pun menyoroti hadirnya Refly Harun, seorang ahli tata negara yang juga ikut turun dalam aksi tersebut. Dirinya sangat menyayangkan.

Dia pun juga menegaskan, bahwa aksi 411 sangat kental aroma politik, sehingga wajar pihaknya maupun PDIP memasang badan.

"Yang jika dibiarkan akan berujung pada instabilitas politik," pungkasnya.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya