Liputan6.com, Jakarta - Perubahan iklim di Indonesia harus ditangani dengan serius. Alasannya, perubahan iklim di Indonesia memberikan dampak kerugian yang tak kecil. Dalam hitungan pemerintah, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi Rp 112,2 triliun atau 0,5 persen dari GDP pada 2023 akibat krisis yang disebabkan perubahan iklim.
"Pada 2030, Indonesia bisa kehilangan potensi ekonomi akibat krisis perubahan iklim sebesar 0,6 sampai 3,45 persen dari GDP," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam HSBC Summit 2022 di Jakarta, Rabu (14/9/2022).
Advertisement
Sri Mulyani mengatakan, tanda-tanda terjadinya krisis perubahan iklim bisa dilihat dari kenaikan emisi gas sebesar 4,3 persen dari 2010-2018. Selanjutnya, kian maraknya kerusakan ekosistem lingkungan.
"Kemudian, suhu udara yang naik 0,03 derajat xelcius tiap tahun serta tinggi permukaam laut yang naik 0,8-1,2 cm," imbuhnya.
Meski begitu, ada banyak pelajaran yang bisa diambil dari pandemi Covid-19, antara lain semua negara harus saling bekerja sama. Hal tersebut juga berlaku untuk perubahan iklim karena tidak ada satu negara pun yang tidak terkena dampaknya.
Pemerintah, kata Sri Mulyani, berkomitmen untuk mengurangi emisi lewat kesepakatan Paris Agreement yaitu menurunkan 29 persen emisi C02 upaya sendiri. Sedangkan, penurunan 41 persen CO2 dengan bantuan internasional pada 2030.
Menteri Suharso Monoarfa: Lebih dari 3 Miliar Penduduk Dunia Terdampak Perubahan Iklim
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengungkap aa sekitar 3 miliar penduduk dunia terdampak perubahan iklim. Angka ini hampir sekitar setengah dari total populasi dunia.
Dengan begitu, isu keberlanjutan di berbagai aspek menjadi hal penting, termasuk ekonomi berkelanjutan. Caranya dengan menerapkan konsep ekonomi hijau dan ekonomi biru.
"Tentunya kita tidaklah asing dengan ancaman perubahan iklim yang dapat merenggut masa depan anak-anak kita dari kehidupan yang layak. Menurut laporan Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC, lebih dari tiga milyar penduduk dunia – atau hampir setengah dari populasi dunia – hidup di daerah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim," terang dia dihadapan 31 delegasi negara dan organisasi internasional di Development Ministerial Meeting G20, Belitung, Kamis (8/9/2022).
Adanya tantantan perubahan iklim ini, menurutnya diperlukan kerja sama dalam lingkup global. Tak hanya itu, kerja sama antar negara dan organisasi internasional juga perlu diperkuat.
"Kita harus menyadari bahwa banyak negara berkembang yang tidak memiliki sumber dana yang cukup untuk meningkatkan upaya mencapai Agenda 2030," kata dia.
Agenda yang dimaksud adalah penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan upaya sendiri atau 41 persen dengan bantuan internasional. Negara berkembang, jadi satu aspek penting yang menurut Suharso perlu dibantu upaya penekanan emisi karbonnya.
"Perlambatan ekonomi yang ada dan dampak jangka panjang COVID-19 mengharuskan kita untuk memobilisasi pembiayaan tambahan dari sumber-sumber inovatif," tambah dia.
Butuh USD 3,7 Triliun
Guna mengembangkan dua konsep ekonomi ini tentunya membutuhkan biaya. Namun, Suharso mengungkap hal itu bisa ditambal dari alokasi sedikit saja dari aset investor institusional yang ada di tingkat global.
"Kabar baiknya, hanya dengan mengalihkan 3,7 persen dari USD 100 triliun total aset investor institusional yang tersedia di tingkat global, kita dapat menutup kebutuhan pembiayaan kita," ungkapnya.
Mengacu hitungan itu, berarti hanya butuh sekitar USD 3,7 triliun untuk membiayai pengembangan ekonomi berkelanjutan. Jumlah ini merupakan angka yang sedikit jika mengacu ke perbandingan yang diutarakan Suharso.
"Kerangka Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan G20 yang telah disepakati saat Presidensi Saudi Arabia tahun 2020, memberi momentum bagi kita, sebagai Menteri Pembangunan G20, untuk meningkatkan komitmen politik kita mengenai isu pembiayaan pembangunan," paparnya.
Blended Finance
Modal kerangka pembiayaan itu jadi acuan dalam Presidensi G20 Indonesia untuk mengusung isu blended finance atau skema pembiayaan campuran. Artinya pendekatan ini menggunakan pembiayaan sektor swasta dan dana filantropi serta donor untuk mengurangi risiko investasi.
"Hal ini kita lakukan dengan merumuskan prinsip-prinsip blended finance yang merefleksikan perspektif dan konteks penerima, yaitu negara berkembang, LDCs, dan SIDS," kata Suharso.
"Keprihatinan kita bersama terhadap dampak jangka panjang pandemi COVID-19, mengharuskan kita untuk mengakhiri pandemi secepatnya. Bahkan setelah memasuki tahun kedua pandemi, beberapa negara masih kesulitan untuk menjalani pemulihan dan mengejar ketertinggalan pencapaian SDGs," imbuhnya.
Reporter: Sulaeman
Sumber: Merdeka.com