Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan dimulai Juli tahun 2024.
Hal tersebur disampaikan Mahfud dalam dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Kamis (16/6/2022).
Advertisement
“2024 bulan Juli atau Agustus pemerintah akan mulai pindah kesana dan Insya Allah 17 Agustus 2024 upacara diselenggarakan atau dipusatkan di IKN yang baru ini,” kata Mahfud.
Mahfud lantas meminta agar setiap Pj Kepala Daerah tidak terprovokasi terhadap wacana pembatalan pemindahan IKN ke Kalimantan.
Ia mengingatkan, pemerintah sudah memiliki Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
“Undang-undangnya sudah ada, tidak boleh terprovikais lagi ini jadi atau engga, ini dibatalkan atau ngga. Harus jadi,” kata Mahfud.
Selain itu, Mahfud memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses persiapan pembangunan dan pengelolaan IKN melalui diskusi hingga konsultasi publik.
“Masyarakat dapat berupa antisipasi, dalam proses persiapan pembangunan, pengelola ibu kota negara dalam bentuk konsultasi publik musyawarah dan sebagainya,” pungkas dia.
Luhut Klaim Banyak Investor Baru Tertarik Investasi di IKN
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut banyak investor baru yang berminat untuk menanamkan modal pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Bahkan, kata dia, komitmen dana untuk proyek pembangunan IKN mencukupi
"Banyak lah (investor baru). Cukup kok (komitmen dana)," ujar Luhut kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 13 Juni 2022.
Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, mengatakan, sudah banyak investor yang menanyakan soal proyek pembangunan IKN. Menurut dia, pemerintah akan segera bertemu dan menetapkan investor untuk proyek IKN di Kalimantan Timur.
"Pasti akan minta bagaimana pedomannya seperti apa. Nah, pedomannya itu biar lebih tegas lagi kita arahan presiden," katanya.
"Jadi, tadi Bapak presiden telah mengarahkan kepada kami dan dua minggu ke depan. Mudah-mudahan semua aturan itu sudah selesai," tambah Suharso.
Dia juga mengaku jumlah investor untuk proyek IKN Nusantara cukup banyak. Kendati begitu, Suharso belum mau membocorkan siapa saja investor di proyek pembangunan ibu kota baru.
"Investornya banyak lah," tutur dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengundang para investor untuk ikut terlibat dan berkontribusi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Menurut dia, pembangunan IKN akan mulai dilakukan pada 2022.
"Saya mengajak dan mengundang para investor untuk berkontribusi pada proses ini, ikut menjadi bagian dalam perjalanan sejarah penting bangsa, berkontribusi bagi kemajuan Indonesia dan kejayaan Nusantara," ujar Jokowi saat menjadi Keynote Speech CNBC Indonesia Economic Outlook secara virtual, Selasa (22/3/2022).
Anggaran Pembangunan IKN
Jokowi mengatakan, kebutuhan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara Kalimantan Timur, mencapai Rp 466 triliun. Menurut dia, sekitar 20 persen kebutuhan anggaran itu akan diambil dari APBN.
"Hitungan sementara Rp466 triliun, itu kurang lebih 19-20 persen berasal dari APBN," jelas Jokowi seperti dilihat dari tayangan Sekretariat Presiden, Selasa 15 Maret 2022.
Selain APBN, kata dia, anggaran pembangunan IKN juga akan berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kemudian, dari investasi sektor swasta, BUMN, hingga obligasi publik.
"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," tutur Jokowi.