Liputan6.com, Jakarta - Smartfren menggelar uji coba 5G menggunakan frekuensi 28GHz atau milimeter-wave (mmWave) di Kantor Pusatnya di Jalan Sabang, Jakarta.
Direktur Standarisasi Perangkat Pos dan Informatika Ditjen SDPPI Kemkominfo, Mulyadi menegaskan, uji coba 5G Smartfren ini bukanlah bagian dari Uji Layak Operasi (ULO) yang harus dilakukan sebuah operator agar mendapatkan surat keterangan layak operasi (SKLO) untuk menggelar jaringan 5G secara komersil.
Advertisement
"Ini (uji coba 5G Smartfren) bukan bagian dari ULO. Uji coba ini merupakan suatu penelitian dan review. Spektrum frekuensi yang digunakan Smartfren adalah 26-28GHz yang belum disebarkan izinnya untuk 5G," kata Mulyadi, dalam tanya jawab usai Uji Coba 5G Smartfren, Kamis (17/6/2021).
Lebih lanjut Mulyadi mengatakan, meski Kemkominfo belum membuka lelang untuk spektrum frekuensi 28GHz, operator dapat menguji bagaimana penerapan 5G jika digeber di frekuensi tinggi (mmWave), yakni melalui uji coba, seperti yang dilakukan Smartfren.
"Operator (Smartfren) ingin mengetahui, kalau pakai frekuensi mmWave itu seperti apa manfaatnya. Jadi Smartfren meminta izin menggunakan frekuensi mmWave untuk uji coba. Penggunaan frekuensi 28GHz (untuk menggelar 5G secara komersil) akan ada proses sendiri yang dilakukan bertahap," katanya.
Mulyadi mengatakan, pihaknya bersama Smartfren menunggu hasil coba 5G Smartfren ini, guna meninjau bagaimana jika jaringan seluler digeber di frekuensi tinggi.
Upaya Kemkominfo untuk Akselerasi 5G
"Pemerintah berharap uji coba ini dapat dilaksanakan untuk mendorong inovasi penggunaan aplikasi baru di jaringan 5G. Meski kecepatan 5G lebih tinggi dibanding 4G, jika pemanfaatan tidak melibatkan industri dalam negeri, Indonesia hanya jadi smart user," katanya.
Sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Kemkominfo diminta berhati-hati dalam penggelaran 5G. Mulyadi pun mengatakan, pemerintah memiliki pekerjaan bersama untuk meningkatkan partisipasi industri dalam negeri terkait aplikasi layanan 5G.
Kemkominfo, menurut Mulyadi, telah membuat kelompok kerja atau pokja/ task force terutama terkait studi 5G di frekuensi baru. Pokja 5G melibatkan pihak Kemkominfo, pakar, akademisi, hingga pelaku industri.
Beberapa hal yang dibahas oleh kelompok kerja 5G adalah regulasi, pemanfaatan spektrum, infrastruktur, bisnis dalam hal ini terkait penggunaan dan pemanfaatan layanan digital, hingga mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk BTS dan perangkat 5G yang dialokasikan sebesar 30 persen.
Dengan demikian, industri di Indonesia bakal ikut berkembang seiring dengan penggelaran layanan 5G dan bukan hanya sebagai smart user dari 5G.
Advertisement
Jawaban Smartfren Ketika Ditanya Kapan Mau ULO 5G
Sementara itu, Presiden Diretur PT Smart Telecom (Smartfren) Merza Fachys ketika ditanya mengenai hal ini mengatakan, pihaknya segera mengajukan ULO 5G kepada Kemkominfo.
Merza menyebut, saat menggelar 5G, Smartfren ingin menggelar 5G secara totalitas, bukan layanan yang sepotong-sepotong.
Untuk itu, menurutnya, Smartfren perlu menata spektrum frekuensi yang ada agar pelanggan eksisting tidak terganggu dan pelanggan 5G bisa menikmati layanan yang terbaik.
"Jadi kalau ditanya kapan mengajukan ULO, saya hanya bisa menjawab soon, segera," kata Merza, dalam tanya jawab usai uji coba 5G Smartfren.
Merza menambahkan, menggelar 5G tak sekadar meng-on-kan sinyal tetapi juga perlu memastikan ketika layanan digelar, layanan yang diberikan sudah lengkap dan membuat pengguna mobile maupun industri mendapatkan pengalaman terbaik dari 5G.
"Kalau mau on-kan hari ini ya tidak apa-apa, tetapi kami tidak ingin terburu-buru untuk menghidupkan 5G kalau hanya sekadar ditangkap oleh smartphone," katanya.
Namun bukan berarti Smartfren merasa cukup dengan 4G. Merza mengatakan, pelanggan hanya perlu menunggu.
"Tidak lama lagi, layanan 5G Smartfren akan segera di-launch," ujarnya.
(Tin/Ysl)
