PKS-Golkar Sepakat Tinggalkan Politik Identitas

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.

oleh Liputan6.com diperbarui 30 Apr 2021, 04:33 WIB
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menyambut kedatangan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu saat pertemuan di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (29/4/2021). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertandang ke Partai Golkar dalam rangka safari politik di bulan Ramadhan. Sejumlah isu dibahas dalam pertemuan tersebut, salah satunya adalah persoalan politik identitas. 

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuturkan, bersama PKS sepakat politik identitas ditinggalkan. Ke depan sebaiknya mendahulukan politik kebangsaan yang lebih kondusif.

"Selanjutnya juga dibahas tentang politik kebangsaan di mana ke depan kita akan mendahulukan politik kebangsaan dan juga diharapkan politik identitas itu akan ditinggalkan sehingga kita akan membangun kebhinekaan dan juga NKRI dan politik yang lebih kondusif, agar kita bisa sama-sama menyejahterakan masyarakat," ujar Airlangga usai pertemuan dengan PKS di kantor DPP Golkar, Jakarta, Kamis (29/4).

Sementara itu, Airlangga menghargai posisi poltik PKS di luar pemerintahan. Ia menyebut, kedua pihak saling menghargai perbedaan dan mengutamakan persamaan.

"Selanjutnya terkait dengan posisi posisi per hari ini kami saling menghargai Partai Golkar di pemerintahan, Partai Keadilan Sejahtera itu berada di luar pemerintah, sehingga kita kedepannya adalah menghargai perbedaan namun mengutamakan persamaan sehingga ini yang menjadi basis partai-partai politik kedepan demikian," ujarnya.

Sementara itu Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyinggung index demokrasi Indonesia dalam Economist Intelligence Unit yang buruk. Dia berharap dengan ada silahturahmi politik ini, demokrasi di Indonesia akan terus ditingkatkan.

"Sehingga ini akan meningkat dari pada kondisi yang hari ini di mana dikatakan oleh Economist Intelligence Unit sebagai apa nama demokrasi yang cacat mudah-mudahan ke depannya akan terus ditingkatkan dan tentu itu perlu ada peran dan kebersamaan dari seluruh partai partai negeri kita tercinta," kata Syaikhu.

Saksikan Video Terkait:

2 dari 2 halaman

Gencar Safari Politik

Sebelumnya PKS gencar melakukan pertemuan dengan partai-partai politik. Termasuk dengan partai-partai koalisi pemerintahan.

Pertemuan itu dimaksudkan salah satunya mengenalkan pengurus baru PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen Habib Aboe Bakar Alhabsyi.

PKS telah bertemu dengan PPP, Demokrat, PDIP, serta PKB. Sebelumnya, Sekjen PKS Habib Aboe mengatakan pertemuan tidak ada hubungannya dengan rencana koalisi di Pemilu 2024.

"Belum sampai ke tingkat itu (Pemilu 2024) kita masih bicara di titik temu," kata Aboe usai bertemu dengan PKB, Rabu (28/4) malam.

Ia mengatakan, apa yang dilakukan PKB adalah sebuah mukadimah. Jika selama proses silaturahmi ini ditemukan persamaan antarpartai, terbuka untuk koalisi.

"Ini prolog mukadimah kalau ada titik tertentu titik kesamaan sangat mungkin, mungkin nasionalis mungkin yang umat yang ini kita bertemu PKS no problem yang penting PKS bisa membangun bangsa dengan baik," kata Aboe.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya