Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan ingin Pemerintah Provinsi Bali untuk tidak mengandalkan sektor pariwisata untuk memperoleh pendapatan daerah. Masih ada sumber daya lain yang bisa dimanfaatkan untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah.
"Turis itu jangan terlalu lama. Di Bali ini, jangan hanya turis aja," kerasnya dalam acara Virtual Press Conference Investment Forum Rethingking and Reinventing Bali Post Covid-19, Jumat (26/3/2021).
Advertisement
Luhut mengungkapkan, saat ini, Pemerintah Provinsi Bali harus berani untuk menjajaki berbagai kegiatan ekonomi baru selain pariwisata. Menyusul melimpahnya sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi yang belum dikelola secara optimal.
"Jadi, masalah pertanian, kelautan, industri harus dimainkan. Misalnya Jembrana, dia punya udang bagus itu pada program ikan," bebernya.
Lebih lanjut, dia mendorong juga kolaborasi dari pihak Kementerian/Lembaga untuk turut membantu Pemprov Bali dalam menyukseskan aneka program alternatif ekonomi daerah. Diantaranya dengan mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan hingga penjaminan kredit modal kerja.
"Mungkin Wamen BUMN (Kartika Wirjoatmodjo dengan Dirut BRI (Sunarso) lihat, kan mereka belum dapat bantuan pembiayaan langsung. Jadi (bisa) hapus buku utang mereka juga," tambahnya.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
UMKM Pariwisata di Bali Bakal Peroleh Program Penjaminan Kredit Modal Kerja
Sebelumnya, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II, Kartika Wirjoatmodjo memastikan pemerintah melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KCP PEN) akan memberikan sejumlah insentif khusus bagi UMKM di Bali yang terdampak pandemi Covid-19. Khususnya yang di bergerak di bidang pariwisata.
"Kalau dari sisi PEN secara angka memang belum di putuskan. Tapi mungkin ada dua yang akan paralel," ujarnya dalam acara Virtual Press Conference Investment Forum Rethingking and Reinventing Bali Post Covid-19, Jumat (26/3/2021).
Pertama, adalah program penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM di Bali. Program itu diharapkan mampu membangkitkan sektor dunia usaha di tengah pandemi Covid-19.
"Program penjaminan kredit baru untuk minggu-minggu ini sedang finalisasi," terangnya.
Kedua, penghapusan BI Checking atau Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dimiliki para usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang alami gagal bayar akibat dampak pandemi Covid-19. Melalui kebijakan ini diharapkan akan mempermudah UMKM dalam mengakses permodalan.
"Karena dulu kan pengusaha ataupun pengusaha mikro yang pernah macet dicatat sebagai debitur macet. kita mau usahakan bisa dihapuskan," terangnya.
Dia menambahkan, saat ini, KCP PEN juga berencana membantu pelaku usaha di sektor hotel dan restoran yang tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) melalui dukungan perbankan. Adapun saat ini masih dalam tahap pembicaraan kedua belah pihak.
"Diharapkan setelah herd imunity tercapai, bisa untuk beroperasi dengan dukungan perbankan," tandasnya.
Advertisement
