Liputan6.com, Jakarta Ketua KPK Firli Bahuri mengungkap pertemuannya dengan perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kamis (30/7/2020). Firli mengaku, pertemuan kedua lembaga negara ini guna membahas Program Organisasi Penggerak (POP) yang tengah berpolemik.
"Kami menerima perwakilan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mendengarkan paparan terkait Program Organisasi Penggerak (POP)," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis, Kamis (30/7/2020).
Advertisement
Dalam pertemuan itu, Firli memberikan catatan dan juga kajian terkait program tersebut. Menurut dia, ada hal yang jadi perhatian KPK, seperti verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain, dan proses perencanaan dan pertanggungjawaban program.
"Kami bahas intens dalam pertemuan, terkait verifikasi calon pemenang, keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti BPKP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta proses perencanaan dan pertanggungjawaban program," beber Firli.
Namun demikian, lanjut Firli, KPK belum memberikan pernyataan apa pun. Sebab, rekomendasi lengkap berkait POP akan dirilis usai pihaknya merampungkan kajian.
"Kami meminta kerja sama dari Kemendikbud untuk membuka data dan informasi yang dibutuhkan tim KPK dalam menyelesaikan kajian ini, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas KPK melakukan monitor atas penyelenggaraan pemerintahan negara," tutur Firli Bahuri.
Jadi Polemik
Sebagai informasi, pertemuan terkait berlangsung di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Empat pimpinan KPK turut hadir, seperti Firli, Alexander Marwata, Lili Pintauli dan Nurul Ghufron. Sementara Kemendikbud, kehadirannya diwakili oleh Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Iwan Syafril dan Irjen Kemendikbud, Chatarina M. Girsang.
Diberitakan sebelumnya, POP berpolemik usai organisasi penggerak seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menarik diri.
Hal itu dilakukan, usai Kemendikbud memasukkan yayasan Putera Sampoerna bersama Tanoto yang dianggap ketiga organisasi itu tidak transparan dan hendak tidak menggunakan pembiayaan mandiri dalam menjalankan program.
Kendati, hal itu sudah dibantah Mendikbud Nadiem Makarim dan permintaan maaf juga sudah dilayangkan atas kesalahpahaman dan polemik yang terjadi.
"Berdasarkan masukan berbagai pihak, kami menyarankan Putera Sampoerna Foundation juga dapat menggunakan pembiayaan mandiri tanpa dana APBN dalam Program Organisasi Penggerak dan mereka menyambut baik saran tersebut,” kata Nadiem dalam siaran pers, Selasa 28 Juli 2020.
Advertisement
