Liputan6.com, Tel Aviv - Parlemen Israel (Knesset) akan mengkaji ulang permintaan imunitas dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ia meminta imunitas supaya dirinya tak diproses pada dugaan kasus korupsi yang menjeratnya.
Menurut hukum Israel, presiden berhak mendapatkan imunitas. Namun, Senin kemarin Knesset malah setuju untuk membuat komite untuk mengkaji ulang permintaan imunitas. Permintaan imunitas pun diprediksi ditolak mengingat kubu pro pemerintah kalah jumlah dari oposisi.
Baca Juga
Advertisement
Dilaporkan The Times of Israel, Rabu (15/1/2020), Partai Biru dan Putih yang merupakan oposisi berharap komite itu menolak permintaan imunitas Netanyahu dalam waktu tiga minggu. Agenda Netanyahu untuk menang pada pemilu 2 Maret mendatang pun terancam.
PM Israel meminta imunitas dari tiga kasus kriminal, yakni penyuapan, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia pun kesal pada usaha Partai Biru dan Putih serta berkata tujuan partai itu hanya agar dirinya tidak terpilih.
"Biru dan Putih tak punya pencapaian yang bisa ditunjukan ke rakyat Israel, jadi mereka membajak Kensset untuk memajukan satu-satunya agenda mereka: 'Pokoknya jangan Bibi,'" ujar Netanyahu via Twitter.
Bibi merupakan panggilan akrab Netanyahu.
Netanyahu dan sekutunya dari kalangan konservatif telah bertemu Selasa kemarin untuk membahas imunitas. Partai Biru dan Putih merupakan oposisi Netanyahu dengan aliran politik sentris dan liberal.
Sebelumnya, PM Israel ini menolak tuduhan korupsi. Ia bahkan menyebut ada agenda untuk ingin melengserkannya dari kekuasaan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Konstelasi Politik Israel
Ketua Knesset Yuli Edelstein mendapat tekanan untuk memblokir pembentukan komite yang mengancam imunitas Netanyahu. Pada komite itu, koalisi Netanyahu dipastikan kalah jumlah.
Komite DPR itu akan memiliki 30 anggota. Delapan kuris untuk Partai Biru dan Putih dan Partai Likud yang dipimpin Netanyahu. Tiga kursi untuk Join List (koalisi partai-partai Arab).
Selanjutnya, dua kursi untuk Partai Shas, Partai Buruh-Gesher, Partai Yisrael Beytenu dan Partai Persatuan Yudaisme Torah, dan satu untuk Partai Kamp Demokrat, Partai Rumah Yahudi, dan Partai Kanan Baru.
Partai pro-Netanyahu mendapatkan total 14 kursi dan oposisi 16 kursi.
Kubu Netanyahi berargumen bahwa Komite DPR seharusnya tidak dibentuk karena pemerintah sedang berada di masa transisi, serta waktu pemilu yang sudah mendekat sehingga komite dikhawatirkan tak punya waktu yang cukup untuk memutuskan.
Sementara, partai oposisi berkata Yuli Edelstein tidak punya hak untuk mencegah didirikannya Komite DPR. Edelstein tak setuju dengan argumen tersebut, tetapi menyebut dirinya akan menindak lanjut pemungutan suara terkait Komite DPR.
Advertisement
