Penguatan Puskesmas, Cara Cegah Defisit BPJS Kesehatan Makin Membengkak

Layanan kesehatan primer seperti puskesmas sesungguhnya bisa menjadi strategi untuk mengatasi bengkaknya biaya JKN

oleh Giovani Dio Prasasti diperbarui 16 Des 2019, 15:00 WIB
Pemeriksaan ibu hamil di laboratorium Puskesmas Kebasen, Banyumas. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Liputan6.com, Jakarta Penguatan pelayanan kesehatan primer bisa menjadi strategi dalam mengatasi defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Hal ini karena puskesmas dan klinik kesehatan, merupakan garda terdepan yang selama ini bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ketua Dewan Pembina dan Pendiri Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI) Diah Saminarsih mengatakan bahwa selama ini, banyaknya pasien yang memilih langsung berobat ke rumah sakit menjadi salah satu penyebab defisitnya Jaminan Kesehatan Nasional.

"Idealnya adalah yang ke rumah sakit itu tidak lebih dari, kalau tidak salah, lima persen. Yang saat ini terjadi di Indonesia, yang ke rumah sakit itu 17 persen. Itulah yang menyebabkan kenapa defisit," kata Diah ditemui di Jakarta, ditulis Senin (16/12/2019).

Diah mengungkapkan, adanya dana kapitasi sebesar tiga triliun yang baru-baru ini ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mengendap di puskesmas, sesungguhnya bisa digunakan untuk memperkuat layanan kesehatan primer.

"Harusnya tiga triliun (rupiah) itu dipakai untuk menjaga kesehatan, untuk mengobati, dan untuk paliatif, untuk orang yang sudah akan meninggal," kata Diah.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

2 dari 2 halaman

Tidak Hanya Promotif dan Preventif

Pemeriksaan gigi ibu hamil di Puskesmas Kebasen, Banyumas. (Foto: Liputan6.com/Muhamad Ridlo)

Diah mengatakan bahwa apabila digunakan dengan optimal, dana kapitasi seharusnya bisa dipakai untuk promotif, preventif, pengadaan obat dan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta berbagai hal yang diperlukan agar puskesmas bisa memberikan layanan yang berkualitas.

Untuk perkuatan layanan primer sendiri, CISDI menyatakan ada enam blok yang dibutuhkan. Khususnya, dalam mencapai Universal Health Coverage.

Enam blok yaitu: kepemimpinan atau tata kelola, pembiayaan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, produk dan teknologi medis, informasi dan riset, serta pemberian layanan kesehatan.

"Kalau ada satu komponen yang tidak kelihatan atau hilang, itu berarti layanan kesehatan primernya tidak bertransformasi dan tidak bisa menjadi penggerak utama Universal Health Coverage," kata Diah.

"Jangan berpikir bahwa layanan kesehatan primer itu cukup pada promotif dan preventif, tapi harus tetap ada enam guiding blocks ini," kata Diah di Jakarta pada Jumat pekan lalu.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya