PGRI: Bagaimana Bisa Merdeka, Kalau Regulasi Tidak Memerdekakan Guru

Liputan6.com, Jakarta - Ketua PB PGRI Didi Suprijadi mengatakan salah satu upaya mendukung program merdeka yakni dengan mendukung guru yang merdeka. Namun, menurut dia, saat ini guru belum merdeka sebab masih dibebani dengan berbagai regulasi yang menekan.

"Bagaimana cara untuk merdeka, kalau seandainya yang tidak memerdekakan guru bukan orang lain tetapi regulasi dan aturan yang ada di Kemendikbud. Itu yang harus dipahami betul oleh kita pelaku di pendidikan," ungkap Didi, dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (14/12/2019).

Didi mengatakan, salah satu aturan yang membuat guru tidak merdeka adalah keharusan memiliki sertifikat kepala sekolah agar mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Kalau kepala sekolah tidak punya sertifikat kepala sekolah, maka dana BOS tidak akan keluar," tegas dia.

Menurut dia, dana BOS merupakan hak sekolah.

"Bayangkan dana Bos itu kan anak-anak. Kenapa kepala sekolah yang salah dana BOS-nya yang diancam," ungkapnya.

Selain itu, kata Didi, guru juga masih diberi beban membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Keharusan membuat RPP sebanyak 22 lembar juga merupakan bagian dari peraturan yang ditetapkan pemerintah.

"Yang buat RPP sampai 22 lembar itu bukan maunya guru. Maunya regulasi. Di situ letaknya," imbuhnya.

Saksikan video pilihan di bawah ini: