Pengamat Sarankan Tiga Hal Ini buat Kejar Penerimaan Negara

Pemerintah juga perlu konsistensi apabila ada penghapusan sanksi yang memenuhi persayaratan bagi para wajib pajak.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Des 2019, 19:48 WIB
Ilustrasi APBN

Liputan6.com, Jakarta Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penererimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.

"Perlu kebijakan perpajakan yang jelas arahnya kemana. Itu disampaikan," katanya dalam acara dialog perpajakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Dia menambahkan selain kebijakan perpajakan yang jelas masyarakat pada umumnya juga menginginkan kepastian. Jangan sampai ada kebijakan yang berubah-ubah di tengah jalan sehingga membuat masyarakat tak patuh terhadap pajak.

"Wajib pajak juga butuh kepastian, jangan sampai ada aturan beda beda di lapangan. Itu bisa menciptakan gesekan," jelas dia.

Pemerintah juga perlu konsistensi apabila ada penghapusan sanksi yang memenuhi persayaratan bagi para wajib pajak.

Konsistensi diperlukan agar masyarakat percaya kepada pemerintah utakanya Direktorat Jenderal Perpajakan. "Ketiga perlu konsistensi. Itu dari sisi praktik perpajakan," tandas dia.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Dengan Teknologi, Sri Mulyani Ingin Bayar Pajak Bisa Lebih Mudah

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto:Merdeka.com/Wilfridus S)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ingin agar pembayaran pajak bisa semudah membeli pulsa. Hal itu dianggap mungkin terjadi dengan adanya perkembangan digital saat ini.

Mimpi Menkeu Sri Mulyani ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara diskusi bertajuk Terobosan APBN Untuk Indonesia Maju, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/12).

"Bu Menteri ingin bisa enggak sih bayar pajak semudah beli pulsa HP," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap Bukalapak yang menghadiri acara tersebut dapat mewujudkan hal itu.

Seperti diketahui saat ini Bukalapak selain menjadi marketplace juga menerima pembayaran seperti listrik dan pulsa.

"Kita ingin penerimaan pajak customer oriented, ingin pembayaran pajak, PNBP memperhatikan si wajib pajak kebutuhannya apa sih," ujarnya.

Namun, untuk pembayaran pajak, kata dia, tentu sistemnya akan berbeda dengan pembayaran pulsa dan tagihan lainnya. Tetapi pada intinya pembayaran menjadi lebih mudah karena berbasis digital.

"Transformasi di pajak bisa IT minded dan customer based," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya