Liputan6.com, Jakarta - Sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Nusantara berdemo di depan gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2019).
Mereka meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk transparan anggaran dan mempublikasikan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
Advertisement
"Pemprov harus transparan pada rakyat, karena itu, Presidium Rakyat Nusantara mendesak-agar Gubernur Anies Baswedan segera mempublikasikan KUA-PPAS APBD DKI 2020," kata orator Siska di lokasi.
Menurut dia, desakan membuka anggaran karena banyak temuan mata anggaran yang janggal, seperti pembelian lem Aibon untuk sckolah-sekolah senilai Rp 82 miliar. Selain itu, alat tulis kantor seperti pulpen dianggarkan mencapai Rp 123,8 miliar.
"Lalu mata anggaran lain yang tak kalah fantastis adalah computer senilai Rp. 121,2 miliar dan software antivirus sebesar Rp12,9 miliar. Lalu biaya untuk influencer dianggarkan senilai Rp 5 miliar," ujar dia.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Kawal Anggaran
Siska menyebut kebijakan Anies menutup dokumen KUA-PPAS berpotensi adanya praktek korupsi dalam APBD 2020.
Dia mengajak semua masyarakat untuk terus mengawasi anggaran-anggaran yang tak masuk akal DKI.
"Kami duga dengan tertutupnya akses informasi maka potensi manipulasi anggaran yang berujung korupsi sangat besar. Tentu saja ini sangat merugikan warga Jakarta yang hingga hari ini masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan," kata dia.
Advertisement
