Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, tidak segan untuk mencopot para satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang tidak sejalan visi yang diembannya, yaitu berkeadilan sosial.
Sehingga dapat diselaraskan dengan pengalaman jajarannya yang terlebih dahulu bekerja di Pemprov DKI Jakarta.
Advertisement
"Saya datangnya bawa mandat, tapi Bapak/Ibu datang dengan pengalaman," kata Anies Baswedan dalam video beberapa waktu lalu.
Anies memang sempat mengumpulkan para jajarannya untuk membahas adanya pembengkakan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.
Anies menginginkan jajarannya bekerja sejalan berdasarkan visi yang ada. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengimbau jajarannya tidak asal jadi dalam dalam pengajuan anggaran.
"Kalau malas dan asal jadi, saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan. Kenapa, karena barisannya yang harus kerja betulan. Kita kerjakan sama-sama," ucap Anies Baswedan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Soroti Pembengkakan Anggaran
Selain itu, Anies juga menyoroti adanya pembengkakan anggaran mengenai komponen dari alat tulis kantor (ATK) yang mencapai Rp 1,6 triliun, padahal tahun sebelumnya sudah mencapai Rp 349 milliar.
"Abrakadabra bukan? Bagaimana kita menjelaskannya Bapak/Ibu sekalian? Sekarang pertanyaan saya tadi. Who gets what when where how much. Coba jelaskan," paparnya.
Pembengkakan anggaran itu dinilai Anies sebagai bentuk mempermalukan diri sendiri. Bahkan dia menyebut para jajarannya tidak dapat memberikan jawaban bila mereka ditanyai soal penggunaan anggaran yang diajukan.
"Kalau anak kita tanya nih, di rumah nih, Bu, Pak, apa sih yang ditulis di koran katanya ada 1,6 triliun. Bisa jawab tidak Bapak/Ibu sekalian?" ucapnya.
Kemudian Anies juga menyoroti mengenai pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 635 milliar, kertas dan folio yang mencapai Rp 213 milliar.
Advertisement
