3 Strategi Jokowi agar RI Jadi Salah Satu Negara Ekonomi Terkuat di Dunia

Jokowi menyatakan akan menghapus lembaga yang dinilai memperlambat proses birokrasi.

oleh Septian Deny diperbarui 09 Mei 2019, 14:29 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Istana, Jakarta, Selasa (2/10). Rapat terbatas diikuti sejumlah menteri dan kepala lembaga negara. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan tiga kunci yang akan membuat Indonesia masuk dalam 4 besar negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Target tersebut diharapkan bisa tercapai pada 2045 mendatang.

Pertama, kata Jokowi, yaitu pemerataan pembangunan infrastruktur. Tanpa infrastruktur yang memadai di setiap wilayah, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami ketimpangan.

"Pemerataan infrastruktur, harus bisa diselesaikan. Tanpa ini jangan berpikir ke-5, ke-4 ekonomi terkuat. Enggak mungkin. Saya minta gubernur dan wali kota, baik jalan tol, pelabuhan, airport, segera menyambungkan dengan titik-titik di tempat masing-masing," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019).

Tanpa itu, tidak ada daerah bisa menikmati pertumbuhanan. Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan," lanjutnya. 

Kedua, lanjut dia, reformasi birokrasi harus dijalankan secara serius. Bahkan Jokowi menyatakan akan menghapus lembaga yang dinilai memperlambat proses birokrasi.

"Urusan perizinan dari pusat-daerah harus kita potong. Tanpa itu jangan bermimpi. Ini segera dimulai. Lembaga-lembaga yang tidak memberikan kontribusi, kalau saya tutup, hapus. Banyak-banyakin biaya. Daerah juga, makin simpel makin cepat kita berlari, makin cepat fleksibel. Karena perubahan global sangat cepat," ungkap dia.

 

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

2 dari 3 halaman

Strategi Ketiga

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Wapres Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Rencana pemindahan ibu kota dilakukan demi mengurangi tingkat kepadatangan yang sudah membludak di Jakarta. (Liputan6.com/HO/Radi)

Ketiga, pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing. Selama ini, angkatan kerja di Indonesia masih didominasi oleh lulusan SD.

"Data terakhir tenaga kerja 51 persen lulusan SD. Kita harus lakukan upskilling dan reskilling besar-besaran. Kita perlu jutaan, bukan ratusan ribu. Ini terus kita rapatkan agar betul-betul bisa beri beasiswa, jutaan terhadap mahasiswa kita. Daerah juga, misal Papua, beri beasiswa sebanyaknya untuk Indonesia bagian timur," tandas dia.

3 dari 3 halaman

Ekonomi RI Berpotensi Masuk 4 Besar di Dunia pada 2045

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019). Ratas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota. (Liputan6.com/HO/Radi)

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan Visi Indonesia 2045. Hal ini dilakukan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) 2019.

Jokowi mengungkapkan, pada 2045, pemerintah menargetkan Indonesia bisa masuk dalam 4 besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara ekonomi terkuat, bisa masuk 5 besar dan 4 besar negara ekonomi terkuat di 2045," ujar dia di Jakarta, Kamis (9/5/2019). 

Sebagai informasi, sejumlah target yang akan dicapai pemerintah di 2045, antara lain peringkat 5 PDB terbesar di dunia, rasio gini 0,34, balita stunting 5 persen, percepatan pendidikan yang merata, reformasi ketenagakerjaan, peningkatan peran energi baru dan terbarukan. 

Namun demikian, lanjut Jokowi, untuk mencapai target-target bukan perkara yang mudah. Indonesia harus terlebih dulu keluar dari perangkat kelas menengah (middle income trap).

"Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke 4 besar. Rumus seperti itu tidak ada. Banyak negara yang terjebak middle income trap karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," tandas dia.

 

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya